REPUBLIKA.CO.ID, PBB -- Rusia mendesak pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) mengenai Suriah Selasa pada saat negara-negara Barat menekankan resolusi tentang gudang senjata kimia Suriah, kata para diplomat.

Rusia, pendukung utama Presiden Suriah Bashar al-Assad, telah menentang rancangan resolusi Prancis dan diperkirakan akan mengusulkan kepada Dewan Keamanan pernyataan yang lebih lunak mengenai krisis senjata kimia, kata para diplomat.

Satu resolusi yang mengikat secara hukum dan jika lewat di bawah Bab VII Piagam PBB dapat termasuk penggunaan kekuatan militer. Namun pernyataan dewan keamanan sebagian besar simbolik.

Dewan yang terdiri 15-anggota itu memulai konsultasi tertutup di pada pukul 20.00 GMT, kata dewan presiden. Prancis didukung Amerika Serikat dan Inggris dalam mengusulkan pernyataan bahwa Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius mengatakan akan mengancam konsekuensi-konsekuensi "sangat serius" jika Suriah gagal menyerahkan senjata yang dilarang.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan, bagaimanapun, rancangan itu "tidak dapat diterima" bagi dewan untuk meloloskan resolusi yang menyalahkan pemerintah Bashar atas dugaan serangan senjata kimia dekat Damaskus pada 21 Agustus, yang memicu ancaman serangan militer Barat terhadap pasukan pemerintah.

Amerika Serikat, Inggris dan Prancis menuduh pemerintah Bashar melakukan serangan senjata kimia itu, yang pemerintah AS katakan menewaskan lebih dari 1.400 orang. Sebaliknya, pemerintah Damaskus menyalahkan pemberontak oposisi sebagai pelakunya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika