REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar pemerintah mulai menyeleksi produktivitas Badan usaha Milik Negara (BUMN). BUMN yang sudah tidak produktif diusulkan dijual karena dianggap menambah beban negara.

Ketua Komisi IV DPR RI, Romahurmuzy mengatakan BUMN yang bisa dijual bukanlah yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kategori BUMN yang dapat dijual antara lain pertambangan kecuali Migas, perasuransian dan perbankan. BUMN yang dalam persaingan bisnis sudah didominasi pihak swasta juga diusulkan dijual."Sementara BUMn yang jangan dijual dalam waktu dekat adalah Migas, telekomunikasi, kelistrikan dan transportasi," ujar politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, Kamis (12/12).

Penjualan sejumlah BUMN dikatakan akan memberikan keuntungan yang sangat besar dari berbagai sisi. Romy mencontohkan dari sisi profesionalitas, dimana buruknya pelayanan publik di Bandara Soekarno Hatta. Diperlukan restrukturisasi agar manajemen bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik.

Negara juga akan mendapatkan tambahan pemasukan yang cukup besar, diperkirakan mencapai Rp 2.274 triliun. Manfaat lain apabila rencana ini direalisasikan yaitu iklim berusaha di Indonesia menjadi lebih sehat. "Karena tidak ada persaingan yang tidak sehat dan tidak ada pengutamaan kepada BUMN atas proyek-proyek negara. Sehingga pengadaan barang dan jasa dapet lebih efisien," katanya.

Termasuk BUMN yang diusulkan dijual adalah yang mengurusi sektor pangan. Anggaran yang dihemat dari penjualan BUMn di sektor ini dikatakan agar diputar untuk mengembangkan sektor pangan juga. Dengan demikian, diharapkan konsep ketahanan pangan dapat pula terwujud tanpa bergantung ada tidaknya tambahan anggaran dari APBN.

Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Rachmat Pambudy mengatakan kurang setuju dengan usulan menjual BUMN yang bergerak di sektor pangan. Ia melihat bahwa sebagai alat negara seharusnya keberadaan BUMN dipertahankan untuk memakmurkan rakyat. "Bahwa kalau swasta mau bergerak di bidang yang sama, silahkan. Tapi BUMN jangan dijual. Kalau memang tidak efisien, ya diperbaiki. Jangan BUMN-nya yang dijual," katanya kepada ROL.

Di sektor pangan, contoh BUMN yang kurang prodiktif yang mengelola gula dan garam. Ia menyarankan pembenahan dari segala sisi, dari hulu ke hilir. Misalnya, teknologi diperbharui agar kinerjanya tidak melorot. Sederet masalah yang ada menurut dia tidak akan selesai dengan dijualnya BUMN. Lebih baik BUMN diintegrasikan, misalnya dengan petani agar fungsinya bisa maksimal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika