REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Mohammad Akbar
Masih ada beberapa komponen biaya yang bisa diefisienkan.
Kalangan DPR meminta Kementerian Agama untuk mengkaji ulang rencana menaikkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2014. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Mahrus Munir menilai, rencana pemerintah itu dianggap tak realistis.
“Karena, realita yang ada di pasaran belum terjadi kenaikan,” kata politikus Partai Demokrat ini kepada Republika di Jakarta, pekan lalu.
Mahrus membenarkan, dari hasil rapat dengan pihak Kemenag pekan lalu, pemerintah mengusulkan kembali rencana kenaikan BPIH 2014 menjadi Rp 30 juta. Ongkos haji tahun sebelumnya sebesar Rp 25 juta.
“Kami dari Komisi VIII masih menekankan untuk tidak ada kenaikan BPIH dibandingkan dengan tahun kemarin. Kami masih melihat ada beberapa komponen yang bisa diefisienkan,” kata pria yang memimpin sidang dengan Kemenag tersebut.
Di antara komponen yang dapat diefisiensikan adalah pemondokan. Mahrus membenarkan saat ini di Tanah Suci telah terjadi pembongkaran hotel dan penginapan. “Tapi, dari hasil pemantauan kami kemarin, biaya pemondokan ini sebenarnya masih bisa ditekan.”
Menteri Agama Suryadharma Ali sempat membenarkan adanya rencana menaikkan BPIH tahun ini. Rencananya, setoran haji akan naik dari Rp 25 juta menjadi Rp 30 juta.
Suryadharma beralasan rencana menaikkan ongkos haji ini karena nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus melemah.
Dengan terjadinya pelemahan rupiah ini, ia khawatir akan diikuti pula dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM). Implikasinya adalah pada harga tiket haji. Selain itu, biaya sewa pemondokan di Makkah diprediksinya meningkat.
Pihaknya menjelaskan, saat ini dari 48 komponen biaya haji, yang dibayar hanya dua komponen, yakni tiket dan biaya pemondokan. Sisanya, 46 komponen lain, dibayar dari bunga setoran awal.
Semua dalih yang disampaikan pemerintah, menurut Mahrus, masih bisa diperdebatkan. Namun, ketuk palu untuk BPIH ini masih belum bisa diputuskan.
“Sebentar lagi akan ada pembahasan panja. Di sanalah kita adu argumen. Tapi, yang jelas kami sepakat untuk tidak naik dulu,” ujarnya.
Selain mengkritisi rencana kenaikan ongkos haji, Mahrus juga meminta agar pemerintah bisa mempertahankan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. “Kalau bisa, lebih ditingkatkan lagi pelayanannya,” katanya.
Di tempat terpisah, senator Dewan Perwakilan Daerah Indonesia dari Sumatra Barat Emma Yohanna meminta juga agar Menteri Agama lebih baik fokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan haji.
Ia juga berharap agar diupayakan efisiensi biaya penerbangan, biaya pemondokan, kualitas, jarak pemondokan haji, fasilitas transportasi, dan kesehatan. “Efisiensi ini menjadi sangat perlu dilakukan oleh pemerintah,” katanya seperti dikutip dari kantor berita Antara.
Selain masih alot membahas rencana kenaikan ongkos haji, parlemen juga meminta agar pemerintah dapat melakukan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi. Lobi itu terkait dengan penambahan kuota jamaah haji.
Langkah ini, kata Mahrus, perlu dilakukan karena dari penyelenggaraan haji tahun lalu terlihat lengang pada masa puncaknya. “Menurut saya, sangat disayangkan sampai lengang begitu,” ujarnya.
Pihaknya terus melakukan pembicaraan intensif dengan parlemen di Arab Saudi. Mahrus berharap, kebijakan pemotongan kuota 20 persen kepada setiap negara itu dapat dipertimbangkan oleh pihak Arab Saudi.
Mahrus pun turut mendesak agar pemerintah dapat secara aktif melakukan pendekatan dengan pihak terkait. Pihaknya juga terus berkomunikasi dan berkirim surat resmi agar kuota jamaah haji Indonesia pada tahun ini dapat kembali normal.
Selain itu, ia juga telah mendengar jika pekan depan, pihak Kementerian Agama akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Haji Arab untuk membahas penambahan kuota ini.
“Harapannya, tentu saja sama, kuota bisa dikembalikan ke kuota dasar. Tentunya, hal ini akan bisa mengurangi panjang antrean yang sudah ada di Indonesia,” kata Mahrus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika