REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Negara-negara Uni Eropa menyatakan pembekuan aset terhadap 18 orang yang dianggap bertanggung jawab atas penggelapan uang negara di Ukraina. Satu dari 18 orang tersebut termasuk presiden terguling Yanukovich.

28 negara yang tergabung dalam blok Uni Eropa mengungkapkan nama-nama yang menjadi target sanksi pada Kamis (6/3) pagi. Termasuk diantaranya pembantu terdekat Yanukovich, mantan menteri dalam negeri, menteri kehakiman, jaksa penuntut umum, kepala dinas keamanan dan anak Yanukovich. Sanksi juga menargetkan mantan Perdana Menteri Ukraina Mykola Azarov dan putranya.

Sementara itu Prancis mengatakan, para pemimpin Eropa juga bertemu di Brussels pada Kamis (6/3) ini. Mereka berencana memutuskan sanksi pada Rusia, jika negara itu tak segera menurunkan ketegangan di Crimea.

Pada Rabu (5/3) kemarin para Menteri Luar Negeri juga menggelar pertemuan tingkat tinggi di Paris. Pembicaraan fokus pada upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis di Ukraina.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengatakan, pembicaraan akan terus berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Kerry diperkirakan akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Roma pada Kamis (6/3). Mereka rencananya akan kembali membahas mengenai upaya menstabilkan krisis Ukraina.

"Jangan berasumsi bahwa kami tak memiliki percakapan serius yang menghasilkan ide-ide kreatif dan cara tepat untuk mengatasi krisis. Kami memiliki sejumlah ide di atas meja," kata Kerry setelah pembicaraan dengan menteri dari Ukraina, Rusia, Inggris dan Prancis.

Pembicaraan pada Rabu (5/3) kemarin di Paris, merupakan upaya Prancis memanfaatkan kehadiran para menteri luar negeri untuk menemukan solusi mengakhiri krisis Ukraina. Sebelumnya pertemuan dijadwalkan digelar di Lebanon. Pertemuan melibatkan Menteri Luar Negeri Prancis, Rusia, AS, Polandia, Jerman dan Ukraina. Pertemuan berlangsung dengan beberpaa kombinasi peserta, namun tak pernah mempertemukan langsung menlu Rusia dan Ukraina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika