REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Anggota Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Hamas, Dr. Musa Abu Marzuq, menegaskan pihaknya mendukung pemerintah yang akan datang dalam pemerintah rekonsiliasi. Hamas tidak menentang Rami Hamdalah atau siapapun memimpin pemerintah yang akan dibentuk.
“Hamas tidak menentang Perdana Menteri Otoritas Ramallah Rami Hamdalah atau siapapun untuk memimpin pemerintah rekonsiliasi yang akan dibentuk dalam kerangka konsensus nasional,'' kata Abu Marzuq seperti dikutip dari PIP pada Rabu (30/4).
Meski Deklarasi Doha menyebutkan pembentukan sebuah pemerintah yang dipimpin Mahmoud Abbas, namun Abu Marzuq mengatakan bahwa Abbas memikul banyak tugas. Sementara, pemerintah rekonsiliasi dituntut melakukan upaya besar.
Dia menegaskan bahwa pemerintah yang akan datang bukanlah pemerintah Mahmoud Abbas, namun pemerintah partisipasi nasional dan konsensus. Inilah yang telah disepakati dengan gerakan Fatah.
Dia yakin rekonsiliasi nasional akan berjalan menuju upaya mengakhiri perpecahan antara dua wilayah Palestina. Meski, tetap ada kekhawatiran pada sebagian pihak akan hal itu.