REPUBLIKA.CO.ID,MANILA -- Pemerintah Filipina berencana membuat diversifikasi sumber pendanaan untuk menimalisasi krisis keuangan. Salah satunya, mengutip The Inquirer.net, dengan menerbitkan obligasi berbasis syariah atau sukuk.

Menteri Keuangan Rosalia de Leon, Senin (26/5), menyatakan pemerintah Filipina sangat mungkin menerbitkan sukuk setelah aturan perbankan syariah disetujui. Pemerintah ingin melakukan diversifikasi pendanaan, khususnya memanfaatkan sumber daya yang berasal dari Timur Tengah.

Sebagai informasi, aturan perbankan syariah dikembangkan setelah pemerintah Filipina melakukan penandatanganan perdamaian dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Pemerintah Filipina sendiri ingin mengembangkan industri keuangan syariah di wilayah Mindanao, basis MILF.

Namun, menurut Rosalia de Leon, ada banyak hal yang perlu dibenahi sebelum melakukan penerbitan. Khususnya bagaimana pajak penghasilan dari produk ini. Karena berdasarkan aturan perbankan Islam, suku bunga dalam pinjaman tidak diperbolehkan.

FIlipina saat ini hanya memiliki satu bank syariah, yaitu Al Amanah Investment Bank yang didirikan pada 1973. Al Amanah sendiri adalah anak usaha syariah Bank Pembangunan Filipina.

Hanya saja, awal 2000, Parlemen menerbitkan aturan yang melarang pendirian bank syariah di Filipina. Bank Sentral Filipina (BSP) ingin agar aturan itu direvisi sehingga membuka ruang bagi pertumbuhan industri keuangan syariah. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika