REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana memberikan apresiasi atas pembongkaran Mercusuar di Tanjung Datu oleh Malaysia, karena berada di landas kontinen Indonesia.

"Kemungkinan Malaysia melakukan hal ini karena tahu pemerintahan Jokowi akan bertindak tegas dan keras terhadap siapapun negara yang mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/10).

Ia mengatakan apa yang dilakukan oleh Malaysia harus juga menjadi pelajaran bagi negara-negara lain, khususnya Australia yang mengembalikan para pencari suaka secara tidak sah ke Indonesia. "Kebijakan luar negeri pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berupa seribu teman dan nol musuh tidak akan lagi digunakan oleh pemerintahan Jokowi terhadap isu-isu bilateral," tegasnya.

Terlebih lagi, kata dia, visi negara maritim Jokowi yang mengharuskan pemerintah harus berwibawa terhadap gangguan negara lain di laut. Meski demikian Malaysia patut diapresiasi dalam membongkar Mercusuarnya sehingga tidak memunculkan konflik antar negara dengan dimulainya pemerintahan baru di Indonesia.

Malaysia akhirnya membongkar mercusuar yang berada di landas kontinen Indonesia sejak 15 Oktober lalu. Pembangunan yang diketahui oleh otoritas Indonesia pada tanggal 16 Mei 2014 telah dilakukan protes oleh pemerintah Indonesia. Melalui proses perundingan yang panjang dan survei bersama, kedua negara akhirnya memastikan keberadaan mercusuar tersebut berada di atas landas kontinen Indonesia.

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, bila Malaysia hendak membangun mercusuar di atas landas kontinen Indonesia maka Malaysia harus mendapat izin dari Indonesia sebagai negara yang memiliki landas kontinen. Menjelang berakhirnya pemerintahan SBY, Panglima TNI telah melakukan ultimatum agar Malaysia merobohkan sendiri. Sayang untuk beberapa saat Malaysia kelihatannya tidak menggubris ultimatum tersebut.

Kemungkinan karena melihat pemerintahan SBY yang menekankan pendekatan persuasif ketimbang tegas dan keras. Akibatnya pembongkaran tidak kunjung dilakukan. Namun menjelang pergantian kepemimpinan dari SBY ke Jokowi barulah Malaysia melakukan pembongkaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika