REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan keamanan PBB akan mengadakan pertemuan darurat untuk mendiskusikan rencana Israel mempercepat pembangunan permukiman Yahudi di Yerusalem Timur.

Pembicaraan darurat diminta diadakan oleh utusan Palestina Riyad Mansour yang diikuti permintaan Yordania. Mansour menyeru bahwa rencana Israel akan meningkatkan krisis dalam kependudukan di Yerusalem Timur. Pada Ahad, PM Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pembangunan permukiman baru Yahudi sebanyak 1.000 unit.

Hal ini memicu kemarahan warga Palestina. Dalam suratnya, perwakilan dari Palestina meminta dewan untuk membuat Israel membatalkan rencananya sesegera mungkin dan komitmen pada perjanjian damai.

Uni Eropa mengatakan rencana Israel tersebut mempertanyakan komitmennya dalam negosiasi solusi dengan Palestina. Uni Eropa telah memperingatkan hubungannya dengan Israel bisa hancur karena hal ini.

Washington pun sangat memperhatikan rencana Israel. Tindakan semacam itu, hanya akan mengganggu perdamaian. Meski demikian, Netanyahu bersikeras tak akan mengubah keputusan.

''Kami akan lanjutkan membangun Yerusalem, ibu kota penting kami,'' kata dia, dikutip AFP Rabu (29/10). Sementara Sekjen PBB Ban Ki-moon minggu lalu mendesak Israel dan Palestina untuk melanjutkan aksi membangun kembali pembicaraan damai yang sempat terhambat.

Pertemuan anggota dewan akan mendorong untuk resolusi PBB yang menetapkan 2016 sebagai tanggal terakhir kependudukan Israel. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik Jeffrey Feltman diharapkan hadir pada pertemuan Rabu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika