REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 5,8 persen. Target ini bisa tercapai asalkan pemerintah benar-benar komitmen menggenjot pembangunan infrastruktur. 

Guru besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia Suahasil Nazara mengatakan investasi dalam infrastruktur mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi negara. 

Bahkan, peningkatan  investasi infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) ke tingkat 12 persen yang diperlukan untuk mencapai status Middle Income Country. 

"Masalahnya kebutuhan infrastruktur di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Padahal, yang kita butuhkan agar perekonomian bergerak adalah infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air," kata Suahasil di kantor Bank Indonesia, Kamis (4/12). 

Suahasil mencontohkan dalam hal infrastruktur jalan,  Indonesia menjadi negara yang paling terburuk dibanding Malaysia, Cina, Thailand, Vietnam dari segi kualitas dan kuantitas jalan. 

Pertumbuhan infrastruktur jalan tidak berbanding lurus dengan melonjaknya pertumbuhan kendaraan pribadi. Ini yang menyebabkan parahnya tingkat kemacetan di Indonesia. 

"Rata-rata jarak tempuh di Indonesia menjadi 2,6 jam untuk jarak 100 km. Malaysia itu hanya sekitar 1 jam," dia mengungkapkan. Lamanya jarak tempuh ini berpengaruh terhadap pendistribusian logistik darat. 

Untuk mengejar target pertumbuhan, pemerintah juga harus mengatasi permasalahan krisis infrastruktur di bidang sumber daya air. Ini perlu diperhatikan agara target pemerintah mewujudkan swasembada pangan bisa terwujud. 

Dia mengatakan buruknya manajemen irigasi menyebabkan rendahnya produksi padi yang hanya surplus sebesar 1,81 juta ton. Padahal Indonesia membutuhkan 10 juta ton guna mencapai ketahanan pangan. 

Bukan hanya itu, kapasitas cadangan air juga rendah. Berdasarkan standard internasional, cadangan air per kapita sekitar 1,975 meter kubik per tahun. Sedangkan Indonesia hanya memiliki 54 meter kubik per kapita setiap tahunnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika