REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah melakukan distribusi tertutup, ketimbang menggulirkan wacana kenaikan harga elpiji 3 Kg alias gas melon. Sebab, selama ini sering terjadi kelangkaan untuk karena para pengguna LPG 12 kg beralih ke gas melon.
“Mereka beralih karena harga gas 12 kg terus menerus naik,” kata Ketua YLKI Tulus Abadi, Jumat (30/1). YLKI secara tegas menolak apabila usulan kenaikan harga gas melon terealisasi, karena pengeluaran akan bertambah di tengah dampak kenaikan BBM yang masih terasa.
Ia mengatakan, meski saat ini harga BBM turun, namun konsumen tidak merasakan manfaatnya. Penyebabnya lantaran transportasi dan bahan kebutuhan pokok lainnya tidak turun.
Dampak psikologis dan ekonomis konsumen belum hilang. Tanpa dinaikkan pun, kata Tulus, telah terjadi kenaikan harga secara liar karena dampak kenaikan harga bahan bakar bersubsidi.
Lagi pula, lanjut Tulus, bukanlah otoritas Pertamina untuk mengusulkan kenaikan harga elpiji. Sebab Pertamina tidak menanggung biaya kekurangan atas pengadaan gas bersubsidi. Biaya transportasi atas distribusi gas melon pun dibebankan pada konsumen.
“Usulan kenaikan harga BBM termasuk pemegang keputusan realisasi usulan itu adalah murni wewenang pemerintah, bukan Pertamina,” ujarnya.