REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menyerahkan persetujuan penerimaan maupun penolakan penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN kepada DPR.

BPK telah memberikan hasil audit kinerja keuangan BUMN kepada Komisi IX DPR. BPK mencatat, dari 35 BUMN tersebut ada 14 BUMN yang perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki masalah dalam pengelolaan keuangan. 

Harry berharap temuan BPK menjadi pertimbangan DPR dalam mengambil persetujuan maupun penolakan. "Harus ada prinsip kapabel," katanya.

Sebelumnya Menteri BUMN Rini M Soemarno mengusulkan PMN pada RAPBN 2015 sebesar Rp 48,01 triliun kepada 35 perusahaan milik negara yang tertuang dalam Surat Nomor: S-22/MBU/01/2015 tanggal 12 Januari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika