Jumat 20 Feb 2015 16:47 WIB

Bulog akan Evaluasi Operasi Pasar

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Satya Festiani
Tinjau Stok Beras : Menteri Perdagangan Rachmat Gobel saat memonitor stok beras di Gudang Divre Bulog DKI Jakarta -Banten, Jakarta, Senin (15/12).
Foto: Republika/Prayogi
Tinjau Stok Beras : Menteri Perdagangan Rachmat Gobel saat memonitor stok beras di Gudang Divre Bulog DKI Jakarta -Banten, Jakarta, Senin (15/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait operasi pasar beras murah yang sudah berlangsung sejak awal pekan ini. Lenny mengklaim bahwa berdasarkan pantauan di lapangan, pada umumnyaa masyarakat membeli antara dua sampai empat kantong beras yang masing-masing dikemas dalam ukuran lima kilogram.

"Kami akan lihar sampai akhir februari, apabila diperlukan maka akan akan dilanjutkan sampai menjelang panen raya yang jatuh pada Maret," kata Lenny di Jakarta, Jumat (20/2).

Lenny mengatakan, sistem penyaluran beras melalui tiga cara yakni lewat food station atau pasar induk beras, PD Pasar Jaya, dan satgas. Sejak Desember 2014, atas instruksi Kementerian Perdagangan, Bulog telah mengadakan operasi beras untuk menstabilkan harga. Dari Desember 2014 sampai Januari 2015, Bulog telah mengeluarkan beras sebanyak 75 ribu ton di wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bekasi.

Dengan jumlah tersebut, menurut Lenny seharusnya tidak ada kenaikan harga. Pemerintah juga telah menentukan harga beras bagi konsumen yakni sebesar Rp. 7400 per kilogram. Lenny menegaskan bahwa, setiap satgas yang telah menyelesaikan tugas harus memberi laporan.

 

"Kita harus hitung jumlah beras yang terjual dengan uang yang diterima harus sesuai, karena uang ini akan langsung masuk ke kas negara," ujar Lenny.

Sejauh ini operasi pasar beras baru dilakukan di wilayah Jakarta, Depok, Taangerang, dan Bekasi. Karena daerah tersebut merupakan konsumen beras tertinggi. Sedangkan di daerah, harga beras cenderung stabil dan penyalurannya tidak bermasalah.

Lenny menyatakan, mendukung rencana pemerintah untuk melakukan audit terhadap sistem distribusi beras. Menurutnya indikasi tindakan mengoplos beras tidak diperbolehkan karena menipu masyarakat.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement