REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya tidak perlu mengharapkan dukungan permodalan dari pemerintah untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Pasalnya, hingga kini belum terlihat kajian akademis yang menyatakan pemberian penyertaan modal negara (PMN) berdampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.
Direktur Eksekutif dan CEO IPMI International Business School Jimmy M Rifai Gani mengatakan, BUMN sejatinya bagai sebuah perusahaan swasta yang harus dikelola profesional. Pihaknya menilai BUMN tidak harus mengandalkan anggaran negara untuk mendongkrak kinerja bisnis.
"Kebutuhan pendanaan BUMN bisa dipenuhi dengan banyak cara, seperti penerbitan obligasi, penjualan saham, kerja sama, right issue, dan sebagainya. Itu lebih cocok buat BUMN ketimbang mengharapkan tambahan dana PMN," ujarnya di Kampus IPMI, di Jakarta, Sabtu (21/2).
Jimmy yang mantan Direktur Utama PT Sarinah (Persero) itu menyontohkan, BUMN di Cina dan Singapura berhasil mengkapitalisasi modal domestik dengan cara mengaktifkan partisipasi publik, selain dari bantuan pemerintah. Perusahaan itu juga melakukan kerja sama dengan partner asing yang berguna meningkatkan kemampuan perseroan dan mendapatkan transfer teknologi.
Maka tak heran apabila BUMN-BUMN tersebut berdaya saing tinggi dan mampu berkompetisi di tingkat global. Artinya, direksinya bagus dan tidak mengandalkan PMN dari pemerintah.
“Apalagi, terlihat kajian akademis yang menyatakan pemberian PMN tidak berdampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Jangan-jangan dampak PMN hanya untuk BUMN saja, tidak untuk publik,” katanya.
Lulusan Master of Public Administration John F Kennedy School of Government Harvard University, Amerika Serikat ini menyarankan agar pemerintah lebih fokus menerapkan peningkatan daya saing, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan produktivitas bangsa, apabila negara memiliki ruang fiskal yang cukup besar.
Hal tersebut lebih efektif dalam menggerakkan perekonomian rakyat. Selain itu, ia menegaskan pemerintah juga harus mendorong produk dan jasa domestik agar mampu bersaing dengan asing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika