REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat pertanian HS Dillon menilai, rencana Kementerian Perdagangan untuk membuka keran impor beras masih kurang didukung oleh keakuratan data mengenai produksi dan konsumsi beras. Dillon lantas menengarai, pemerintah kurang serius dalam menempatkan staf yang memiliki komitmen dan berkompeten terkait persoalan sembilan bahan pokok, terutama beras.
"Sudah lama betul tidak pernah dituntaskan. Sudah saatnya kita punya angka yang benar. Jangan ada dusta di antara kita, berapa sih sebetulnya konsumsi, berapa produksi. Itu yang paling penting," kata HS Dillon saat dihubungi, Jumat (8/5).
"Jangan soal sembilan bahan pokok ini dianggap masalah dagang. Saya lihat, orang-orang BUMN kurang memahami kedudukan strategis pengendalian harga sembilan bahan pokok," ungkap dia kemudian.
Dillon mengaku tidak keberatan dengan rencana pemerintah mengimpor beras. Asalkan, lanjut dia, impor beras benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat.