REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jawa Barat, Didin Supriadin berpendapat, permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar pengelola masjid di Indonesia berhenti memutar kaset pengajian, harus disikapi secara positif. Karena menurutnya, saat ini banyak masjid yang menggunakan kaset di dalam kegiatannya.
"Pesan positifnya dari Wapres tersebut adalah beliau ingin orang yang mengaji langsung. Atau para qori dan qoriah langsung bukan kaset," kata Didin Supriadin, di Bandung, Kamis (11/6).
Ditemui disela acara Tabligh Akbar dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan IPHI Jawa barat di Gedung Pusdai Jabar Kota Bandung, ia menuturkan pernyataan Wapres tersebut juga seolah menjadi pengingat bahwa pemerintah harus memperhatikan keberadaan qari dan qariah. "Masa sih dalam satu masjid tidak ada qari dan qariah. Artinya pemerintah saat ini harus betul-betul memperhatikan qari dan qariah tersebut," kata dia.
Selain itu, menurut dia, sudah seharusnya disiapkan anggaran dan pembinaan untuk para qari dan qariah yang menjadi juara MTQ atau STQ. "Jadi dipersiapkan dan pembinaannya dipersiapkan. Bukan sekedar menang MTQ atau STQ tapi yang terpenting adalah tindak lanjut dari kegiatan tersebut dan pembinaannya yang harus disiapkan setelah mereka juara," kata dia.
Sehingga, lanjut dia, di setiap masjid itu seharusnya disimpan orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang Alquran seperti para qariah dan qariah yang juaranya MTQ atau STQ. "Seperti para qari dan qariah tersebut bukan kaset. Mendengarkan kaset mengaji boleh juga karena kan ada qari atau qariah yang bagus membuat album mengaji," ujar dia.
Saat membuka Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia di Pondok Pesantren Attauhidiyah, Tegal, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu, JK meminta agar pengelola masjid di Indonesia berhenti memutar kaset pengajian. Ia menilai, kebiasaan ini tidak membuahkan pahala bagi pemutarnya, tetapi justru mengganggu warga sekitar.