REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Merealisasikan target penyerapan beras petani sebanyak dua juta ton selama dua bulan, Badan Urusan Logistik (Bulog) siap "rebutan" dengan tengkulak yang selama ini mendominasi dalam pembelian beras petani.
"Bulog itu kepanjangan tangan pemerintah, yang mesti siap melakukan pengadaan agar harga terkendali dan tidak dikuasai tengkulak," kata Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti pada Selasa (16/6).
Strateginya, ia akan memaksimalkan kinerja Bulog di lapangan, serta berkoordinasi dengan koperasi yang jumaha 1900 se-Indonesia, serta kelompok tani. Berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, ia juga meminta data produksi yang jelas di masing-masing wilayah agar segera direspons dengan penyerapan.
Di samping itu, Bulog juga akan membuka kemitraan dengan industri pupuk, perbankan dan pemerintah daerah. Akan pula ada perbaikan dan penambahan pengadaan produksi seperti pengering, penggilingan dan pergudangan serta optimalisasi SDM untuk pengadaan.
Guna melakukan perbaikan infrastruktur dan aset, Bulog mengalokasikan anggaran sebesar Rp 400 miliar untuk penyediaan infrastruktur dan alat-alat pascapanen. Salah satu tujuannya agar Bulog lancar ketika melakukan penyerapan beras petani.
"Pada pertengahan tahun ini kita akan melakukan investasi untuk pembelian alat-alat pengering dan pengolahan pascapanen, termasuk dialokasikan Rp 150 miliar untuk memperbaiki gudang, kita punya sekitar 58 ribu gudang," kata Direktur Keuangan Perum Bulog Iryanto Hutagaol.
Ia juga menyebut, saat ini Bulog masih belum membutuhkan tambahan dana lain selain penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun. Dana tersebut sepenuhnya digunakan untuk modal kerja Bulog agar dapat menjalankan program kerja secara lebih fleksibel dan lebih cepat dalam melakukan penyerapan.
"Tapi tetap kita butuh tambahan dana untuk meningkatkan penyerapan dan investasi, tapi itu untuk tahun depan," kata dia. Maka, saat ini Bulog tengan melakukan perhitungan jumlah kebutuhan di 2016.
Ikuti Whatsapp Channel Republika