REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta untuk melakukan upaya pengendalian harga pangan, bukan hanya pada momen-momen tertentu saja. Tapi harus dilakukan secara terus-menerus dan rutin, agar harga senantiasa stabil. Di samping, koordinasi antar lembaga terkait pangan juga penting agar terjadi langkah kerja yang efektif efisien.
"Saya mengapresiasi semangat kerjanya yang dilakukan pemerintah saat ini, tapi jangan hanya sekarang saja dilakukannya," kata Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo dalam kegiatan inspeksi dadakan operasi pasar bersama Kementerian Pertanian dan Bulog pada Kamis (25/6).
Dalam pengamatannya, kenaikan harga kebutuhan pokok jelang hari raya Lebaran, Natal dan tahun baru disebabkan masalah koordinasi. "Nyatanya produksi ada, tapi kok tidak sampai ke pasar, kalaupun sampai, ini jadi mahal," katanya. Makanya perlu dikawal betul alur distribusinya agar tidak ada alasan untuk impor.
Dari awal, lanjut dia, Kementan meyakinkan bahwa produksi ada dan aman, maka selanjutnya, harus dijamin proses bongkar muat dari sektor produksi ke pasar seefisien mungkin. Untuk jangka panjang, kualitas jalan mesti diperhatikan. Dari mulai jalan pertanian, jalan antar daerah hingga ke pasar.
Ia mengaku sudah berkali-kali mengingatkan, biaya transportasi dalam alur perdagangan pangan nasional ada sebanyak 12 persen dari ongkos produksi. Sementara negara-negara Asia Tenggara pada umumnya hanya enam persen saja. "Malaysia sudah enam persen, Vietnam yang baru merdeka juga sudah enam persen," ujarnya.
Inilah yang harus dibahas dan dibenahi bersama, terkait ketertiban dan keberjalanan arus lalu lintas pangan. Jangan sampai konektivitas antardaerah terputus atau mati. Sehingga barang pangan rusak dan membusuk dan para sopir merugi karena diam di jalan berhari-hari.
