REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Perancis, Senin waktu setempat (19/10), menahan malu setelah menteri komunikasi Aljazair digeledah di Bandara Paris, sampai Kementerian Luar Negeri Prancis berjanji dan memastikan bahwa "insiden yang disesalkan" tersebut tidak akan terulang.
Aljazair pada Ahad memanggil duta besar Prancis untuk menyampaikan protes, satu hari setelah staf di Bandara Orly bersikeras menggeledah Menteri Komunikasi Hamid Grine meskipun dia memegang paspor diplomatik.
Insiden itu mendapat tanggapan cepat dari Kementerian Luar Negeri Prancis, yang mengatakan pihaknya sedang mengusahakan untuk menghindari perbuatan kecerobohan serupa terjadi di kemudian hari. "Kami bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Manajemen Aeroports de Paris untuk memastikan insiden yang disesalkan ini tidak terjadi lagi," kata juru bicara kementerian, Romain Nadal, kepada wartawan.
"Kami berkomitmen untuk memfasilitasi perjalanan para pejabat tinggi negara-negara asing di Prancis," katanya.
Kementerian Luar Negeri Aljazair mengecam perlakuan terhadap Menteri Grine sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima dan mengatakan insiden ini adalah ketiga kalinya yang terjadi pada tingkat menteri. Kasus sebelumnya dialami Menteri Perindustrian Abdeslam Bouchouareb dan Menteri Perumahan Abdelmadjid Tebboune.
Media cetak Aljazair, Liberte, melaporkan bahwa Grine sedang berada di ruang tamu ketika seorang diplomat Aljazair mengiriminya pesan dari polisi perbatasan dan memintanya untuk menjalani penggeledahan. Grine dilaporkan memiliki surat misi resmi dan paspor diplomatik, namun polisi perbatasan mengabaikan keberatan yang diajukan Grine dengan alasan bahwa mereka "berkewajiban" mengikuti perintah.
Koran tersebut menambahkan bahwa penggeledahan berlangsung selama lima menit.
Harian Ennahar menyebut penggeledahan itu sebagai tindakan "kasar" dan mengatakan "kekasaran" harus "dibendung dari pihak-pihak di Prancis, yang ingin membuat krisis diplomatik" antara Alger dan Paris.
Hubungan antara Prancis dan bekas jajahannya itu telah tumbuh lebih baik dalam beberapa tahun terakhir, baik di tingkat politik dan ekonomi di bawah pemerintahan sosialis Presiden Prancis Francois Hollande. Dalam insiden pada Maret 2014, Prancis juga dipermalukan dengan hal yang sama setelah Menteri Luar Negeri Maroko digeledah saat dia berjalan melalui Bandara Charles de Gaulle di utara Paris.
Pada saat itu, pejabat Prancis meminta maaf dan berjanji untuk berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri dan manajemen bandara dalam mematuhi aturan mengenai perjalanan diplomatik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika