REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan pemerintah akan terus mengeluarkan paket kebijakan. Tahun depan, pemerintah akan menyasar perizinan di daerah.

"Satu-satunya yang belum kita sentuh dalam paket kebijakan adalah perizinan di daerah," kata Darmin dalam acara diskusi dengan media, Kamis (17/12) malam.

Darmin mengakui tidak mudah untuk mengubah regulasi di daerah. Sebab, inisiatif pemerintah bisa saja membentur sistem otonomi daerah. "Tapi, mau tidak mau kita harus masuk. Harapannya, paket kebijakan soal perizinan di daerah bisa keluar pad pertengahan semester I 2016," kata Darmin.

Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai macam insentif untuk mengundang investasi melalui paket kebijakan jilid I hingga VII. Insentif dan deregulasi ini harus diikuti dengan penyederhanaan perizinan di daerah. Selama ini, berbelitnya perizinan di daerah dianggap menjadi salah satu faktor penghambat investasi.

Meski begitu, Darmin belum bisa membeberkan secara detail seperti apa bentuk deregulasi perizinan di daerah yang akan disasar. Hal ini masih akan diperbincangkan dengan kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri.

Yang pasti, kata Darmin, paket kebijakan penting untuk terus dikeluarkan agar bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Awalnya, pelaku pasar masih melihat biasa ketika pemerintah baru mengeluarkan dua paket kebijakan.

"Tapi, begitu ada paket kebijakan ketiga dan seterusnya, pasar mulai percaya bahwa pemerintah punya komitmen kuat," ucap Darmin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika