REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said meminta PT Freeport Indonesia melaporkan soal pergantian posisi presiden direktur di perusahaan itu, yang sebelumnya dijabat oleh Maroef Sjamsoeddin.

Sudirman menyebutkan, hingga saat ini belum ada laporan resmi tertulis kepada pemerintah yang dikirimkan oleh Freeport Indonesia perihal mundurnya Maroef. Ia menilai, laporan dan rencana siapa pengganti Maroef harus diketahui pemerintah karena ini menyangkut pimpinan perusahaan yang mengelola kekayaan negara.

"Setiap pergantian ada kewajiban untuk melaporkan. Meskipun itu urusan korporasi,tapi kan yang dikelola kan asetnya negara. Kita tidak ingin yang duduk orang orang bermasalah. Jadi kami ada kewenangan untuk approval atau tidak. Selama ini tidak ada masalah mudah-mudahan nanti juga begitu," jelasnya, Rabu (20/1).

Meski begitu, Sudirman menyatakan pemerintah pusat menghormati keputusan mundurnya Maroef dari posisi pimpinan tertinggi Freeport Indonesia. Sudirman berharap, pergantian pejabat Freeport tidak akan menganggu komitmen perusahaan kepada pemerintah.

"Saya ingatkan pergantian leadership jangan sampai hangat pemenuhan komitmen PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan yang sedang harus lakukan beberapa komitmen, soal divestasi dan pembangunan smelter," katanya.

Ia juga menyinggung soal izin ekspor konsentrat tembaga. Karena Freeport gagal mencapai progress pembangunan smelter sesuai yang direncanakan, sebesar 60 persen kemajuan, maka Freeport diwajibkan membayar lebih dari 115 juta dolar AS sebagai uang komitmen kesanggupan pembangunan fasilitas pemurnian tembaga. Saat ini, progress pembangunan smelter hanya mencapai 14 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika