REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini terbentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) akan membantu industri keuangan syariah tumbuh lebih cepat. Deputi Komisioner Pengawas Bank I OJK Mulya E Siregar, pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia selama ini masih lebih banyak bersifat "bottom up" atau berasal dari inisiatif masyarakat, berbeda dibandingkan di Malaysia di mana pemerintahnya berperan besar (top down).
"Di Malaysia ada MIFC (Malaysia International Islamic Financial Centre), nah kita bangun KNKS itu. Dengan adanya KNKS merupakan era baru keuangan syariah, kita kombinasikan pembangunan 'bottom up dan top down'," ujar Mulya saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (25/2).
KNKS sendiri langsung dipimpin oleh Presiden, yang beranggotakan Lembaga Penjamin Simpanan, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri BUMN, serta Bank Indonesia dan OJK. Majelis Ulama Indonesia bertindak sebagai Dewan Pengarah, dan Kepala Bappenas sebagai sekretaris Komite.
Ia pun yakin kepemimpinan Presiden Jokowi membuat sinergi di KNKS lebih baik dan tentunya mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah. Berdasarkan data OJK, pangsa pasar perbankan syariah terhadap total pasar perbankan nasional baru mencapai 4,87 persen pada akhir 2015 atau di bawah target minimal 5 persen.
Pada Maret dan April 2015, pangsa pasar perbankan syariah sempat turun menjadi 4,67 persen, dari sebelumnya 4,89 persen pada akhir 2014. Namun, di akhir 2015, pangsa pasar tersebut naik kembali menjadi 4,87 persen. "Kita berharap ekonomi akan membaik lagi karena perbankan syariah ini dekat sekali dengan sektor riil," ujar Mulya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika