REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap bidang-bidang pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ketua BPK Harry Azhar Aziz mengatakan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan program penanggulanan kemiskinan menunjukkan pemerintah tidak dapat mencapai target penurunan tingkat kemiskinan pada 2014.
"Pemeriksaan bidang pendidikan menunjukkan pengelolaan tunjangan profesi guru dan pelayanan pendidikan dalam pengelolaan guru, buku kurikulum dan sarana prasarana belum efektif," ujarnya pada penyerahan IHPS dan LHP Semester II Tahun 2015 dalam rapat paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).
Ia melanjutkan, jumlah alokasi anggaran tunjangan profesi guru secara nasional juga belum sesuai dengan kebutuhan, sehingga pembayaran tunjangan profesi tidak tepat waktu dan menimbulkan tunggakan.
Selain itu, hasil pemeriksaan atas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengungkapkan, penyelenggaraan program JKN belum sepenuhnya efektif dalam memberikan pelayanan kepada peserta.
"Pelaksanaan program rujukan sebagai salah satu bentuk dukungan pelaksanaan JKN di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo (RSCM) belum optimal," katanya menambahkan.