REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Keterlibatan para pelaku pasar dalam agenda pengendalian harga belum kentara. Padahal pemerintah telah menyelenggarakan enam kali rapat melibatkan para pedagang pangan. Pedagang mengaku kesulitan memeroleh bahan pangan dari pemerintah yang harga belinya sesuai harga Operasi Pasar (OP).

"Sudah enam kali kita diajak rapat, hasilnya? Ya capek, kawan-kawan pedagang meninggalkan kiosnya, pelanggan nyari-in, harus ongkos ke sini, jauh, tapi kita minta barang untuk OP tidak ada," keluh Ketua I Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran di sela-sela acara rapat koordinasi, Jumat (10/6).

Padahal dalam serangkaian rapat, pedagang dijanjikan kerja sama penjualan guna menggerakkan harga pangan turun di pasar. Tapi dalam kerja sama, pernah pedagang diberikan daging ayam untuk dijual Rp 32 ribu per ekor. Tapi tiba-tiba pagi harinya, pemerintah menggelar OP daging ayam Rp 29 ribu per ekor.

"Heran saya, apa pedagang cuma disuruh nonton? Kalau barang kita tidak laku apa mau tanggung jawab," ujarnya. Kejadian serupa terjadi pada pembelian bahan pangan lainnya oleh pedagang ke pemerintah dan pabrik.

Ngadiran menegaskan, pedagang siap jika pemerintah ingin bekerja sama menyalurkan pangan dengan harga yang diinginkan via pedagang. Misalnya komoditas beras, jika pemerintah melalui Bulog atau Gapoktan ingin menitipkan beras OP di pasar berapapun jumlahnya, ia dan pedagang lainnya mengaku siap membayarnya.

Namun, dia mengungkapkan barang tersebut tidak ada untuk dijual oleh pedagang. Pedagang justru harus membeli beras dengan harga yang berlaku di pasar saat ini. "Kita tidak bisa disuruh jual rugi begitu saja," ujarnya.

Ia pun mengimbau agar pemerintah serius ketika ingin melakukan kerja sama dengan pedagang. Pada dasarnya pedagang siap bekerja sama mengendalikan harga. Syaratnya, tindaklanjut hasil rapat harus nyata dalam bentuk pembangunan kerja sama yang berkelanjutan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika