REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- Pemerintah harus memperhatikan defisit anggaran APBNP 2016. Sebab realisasi defisit pada semester I telah mencapai 1,83 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Nilai ini naik signifikan dibandingkan semester I 2015 yang baru 0,73persen.

Pengamat ekonomi Mohammad Faisal mengatakan, pemerintah harus mewaspadi kenaikan defisit yang cukup signifikan karena nilai ini baru didapat pada semester pertama. Padahal pengeluaran pemerintah dalam belanja negara akan lebih besar pada enam bulan terakhir.

"Pendapatan pada semester II ini masih akan sulit dengan pertumbuhan perekonomian sekarang. Di samping itu pengeluaran masih banyak karen pemerintah telah merencanakan banyak kegiatan yang memakan biaya tinggi khususnya di bidang infrastruktur," ujar Faisal, Kamis (21/7).

Menurut Direktur Riset Center of Reform in Economics (CORE) ini, perlambatan perekonomian‎ yang berdampak pada minimnya penerimaan negara memang wajar. Bahkan penurunan penerimaan ini juga telah dirasakan pada tahun sebelumnya.

Melihat hal ini, pemerintah seharusnya bisa melakukan pengetatan pengeluaran kembali di awal tahun, jangan sampai melakukan pengetatan di pertengahan tahun yang justru akan berpengaruh pada kinerja setiap kementerian dan lembaga (K/L).

Artinya sikap pemerintah saat ini akan mengalami kesulitan dalam mengambil langkah untuk menutupi defisit yang diperkirakan mencapai Rp 293,7 triliun pada akhir tahun. Meski Undang-undang Pengampunan Pajak diyakini bisa menjaring dana cukup besar mencapai Rp 165 triliun, tapi asumsi ini semestinya jangan dijadikan acuan dalam menentukan APBNP yang berpengaruh pada defisit pemerintah.

Pada Semester II, lanjut Faisal, pemerintah sebaiknya bisa memikirkan untuk melakukan penghentian program K/L yang belum maksimal atau proyek infrastruktur yang bisa ditahan terlebih dahulu. Dengan langkah ini, pemerintah sebenarnya tidak melakukan pemotongan anggaran, namun sekedar menjaga agar defisit tidak melampau asumsi APBNP 2016.

"Kemungkinan untuk memotong anggaran memang akan sulit apalagi saat pemotongan anggaran pertama setiap Kementerian dan Lingkungan juga sudah mengeluh. Sekarang yang lebih pasti adalah pemerintah menjaga agar defisit tidak terlalu tinggi. Walaupun kemungkinan terbesar adalah defisit yang melebih perkiaraan APBNP 2016," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika