REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Terpilihnya Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2016-2020 menjadi babak baru federasi tertinggi sepak bola Tanah Air. Optimisme pun bermunculan dari para tokoh sepak bola, salah satunya Agus Santoso. “Tentunya beliau memiliki solusi yang tepat untuk membawa sepak bola Tanah Air menjadi lebih baik,” kata manajer Persiwa Wamena itu, Jumat (11/11).
Agus mengatakan, bahwa dirinya percaya dengan kemampuan Edy Rahmayadi sebagai ketua umum PSSI. Meski Edy merupakan sosok baru di ranah sepak bola Nusantara, Agus yakin semangat dan daya juang yang tinggi khas TNI menjadi tolak ukur sang pemimpin. Namun demikian, Agus mempertanyakan waktu yang akan diambil Edy untuk mengurus dua kepemimpinan sekaligus, yakni sebagai Pangkostrad dan juga ketua umum PSSI.
Menurut Agus, sepak bola Indonesia sangat membutuhkan perhatian khusus demi membenahi carut marut yang selama ini terjadi. “Sepak bola tanah air memerlukan pembenahan yang khusus setelah mengalami gejolak panjang dari pembekuan dan sebagainya. Jadi ini merupakan pekerjaan yang cukup menguras tenaga beliau untuk menangani dua komite yang berbeda,” sambung Agus.
Adapun, pelatih berpengalaman yang juga mantan pemain timnas Indonesia era 1980-an, Jaya Hartono, mengungkapkan bahwa Edy Rahmayadi bukanlah satu-satunya sosok pemimpin yang menjabat di dua komite. Sebelumnya, nama purnawirawan Azwar Anas pernah didapuk sebagai ketua umum PSSI dan juga menjabat sebagai Menko Kesra pada periode 1993-1998. “Saya rasa Edy Rahmayadi sudah memperhitungkan hal itu (membagi waktu) sebagai Pangkostrad dan juga ketum PSSI," kata eks pelatih Persik Kediri dan Persisam Samarinda itu.
Pelatih berusia 53 tahun itu melanjutkan, bahwa dirinya berharap dengan adanya wajah baru di kepengurusuan PSSI dapat memberikan perubahan positif dalam sepak bola Tanah Air. “Semoga kita dapat 'belajar dan berlari' untuk membangun sepak bola Indonesia dengan baik dan mampu bersaing dengan negara-negara lain di Asia.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika