REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia melakukan pembahasan kerja sama ekonomi dengan Pemerintah Jepang yang diwakili Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, yang mewakili pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa sejumlah proyek yang dibahas dalam pertemuan dengan Abe kali ini termasuk proyek pembangunan fasilitas pengolahan gas alam cair atau LNG Blok Masela di Maluku, proyek Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, dan proyek pengembangan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya.
Selain ketiga proyek di atas, Luhut juga menyatakan bahwa tahun 2017 ini Jepang berencana akan terlibat lebih banyak di proyek-proyek pembangkit listrik di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan rencana pembangunan proyek listrik 35 ribu Mega Watt (MW) yang dicanangkan pemerintah. Luhut mengungkapkan, per awal 2017 ini sudah ada pembangkit listrik dengan total kapasitas 8.200 MW yang digarap kontraktor dari Jepang. Nilainya pun tak kecil, tercatat ada 12 miliar dolar AS yang diinvestasikan Jepang di sektor ketenagalistrikan.
Sementara untuk proyek di Blok Masela, Luhut mengatakan bahwa tak lama lagi finalisasi soal perpanjangan kontrak bisa diputuskan. "Masela mestinya juga bisa ya. Saya kira hampir final," kata Luhut usai menerima rombongan PM Jepang Shinzo Abe di Fairmont Hotel, Ahad (15/1).
Luhut menargetkan pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang bisa dilakukan tepat waktu. Pemerintah menargetkan pula konstruksi pembangunan Pelabuhan Patimban akan dimulai pada kuartal III 2017 ini. Awal tahun ini, pemerintah akan mempercepat proses DED dengan finalisasi desain dan komunikasi dengan JICA. Ia menyampaikan, pihak swasta Jepang juga berniat untuk masuk ke dalam proyek Patimban ini.
"Presiden pingin perusahaan pengusaha Indonesia masuk. Tapi terus terang saya belum tahu siapa yang potensial bisa masuk. Jangan semua BUMN. Harus ada swasta yang masuk," ujar Luhut.
Sedangkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan kecepatan 165 kilometer per jam diproyeksikan akan menelan dana investasi sekitar Rp 80 triliun. Dana sebesar itu, diakui Luhut sebagai angka yang tak mungkin dibebankan ke APBN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika