REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta agar PT. Sarana Sirkuitindo Utama menyambangi Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Itu terkait dengan keputusan pemerintah, tentang batalnya Sirkuit Sentul menjadi arena balapan MotoGP Indonesia 2017.
Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan di Kemenpora, Gatot Dewa Broto mengungkapkan, pembatalan Sirkuit Sentul, bukan keputusan dari kementeriannya. Melainkan, keputusan yang diambil dari hasil rapat terbatas antar kementerian pada 11 Januari.
Dalam rapat terbatas tersebut, diungkapkan Gatot menebalkan perintah presiden agar kementrian terkait, melakukan kajian ulang seluruh aspek soal penyelenggaraan MotoGP Indonesia. Dalam rapat itu, diceritakan Gatot, sudah tak dibicarakan lagi tentang Sirkuit Sentul.
"Saya sarankan pihak Sirkuit Sentul bertemu presiden. Karena kami (kementerian) bukan maker decision (pembuat keputusan)," kata dia, saat ditemui di Kemenpora, Jakarta, Kamis (28/1). Gatot mengatakan semua pembahasan terkait Sirkuit Sentul sebagai arena MotoGP Indonesia, sudah bukan lagi berada di tingkat kementerian.
Baca juga: Sirkuit Sentul Batal Jadi Arena Balapan MotoGP Indonesia
Pada Rabu (27/1), Kemenpora mengumumkan soal pembatalan Sirkuit Sentul sebagai arena MotoGP Indonesia. Dalam penjelasannya, Gatot menyampaikan pembatalan tersebut lantaran pemerintah tak menemukan dasar yang kuat sebagai pijakan hukum dalam model bisnis penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Sentul.
Sebab dikatakan dia, dalam perencanaannya, MotoGP Sentul bakal menggunakan anggaran negara atau APBN. Besarannya, lebih dari Rp 600 miliar. Anggaran tersebut untuk empat kegiatan. Yaitu Rp 200 miliar untuk renovasi Sirkuit Sentul, dan Rp 105 miliar, Rp 120 miliar serta Rp 126 miliar untuk pembayaran event fee tiap seri MotoGP Indonesia.
Akan tetapi, diterangkan Gatot, menejemen penganggaran uang negara sulit diperuntukan ke pengelola swasta. Apalagi dengan tujuan komersial. Itu dengan melihat, pengelola Sirkuit Sentul yaitu PT. Sarana Sirkuitindo Utama merupakan perusahaan milik swasta. Pemegang sahamnya yaitu Hutomo Mandala Putra (82,30 persen) dan Tinton Soeprapto (17,70 persen).
Meski Sirkuit Sentul batal menjadi arena balap motor tercepat di dunia itu, Kemenpora menegaskan, Indonesia tetap komitmen menjadi tuan rumah MotoGP. Karena itu, dikatakan Gatot, pemerintah sudah mulai akan menentukan bakal di mana lokasi yang tepat untuk pembangunan sirkuit baru agar MotoGP 2017 - 2019 tetap berada di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika