REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Tabungan Negara (BTN) menargetkan KPR mikro senilai Rp 150 miliar untuk 3.000 unit tahun ini. Sedangkan tingkat suku bunga yang diperkirakan antara 7-9 persen.
"Karena ini nanti bayarnya bisa mingguan atau bulanan," ujar Direktur Utama BTN Maryono di Kantor Wakil Presiden, Senin (13/2).
Maryono menjelaskan, model pemberian KPR mikro tersebut berdasarkan komunitas. BTN akan melakukan pendampingan dengan komunitas-komunitas tersebut untuk memudahkan penyaluran KPR. Menurut Maryono, potensi pekerja informal di Indonesia sekitar 6,3 juta pekerja dan belum tersentuh untuk mendapatkan rumah.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2016 Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Maryono mengatakan, MBR dibagi menjadi dua yakni untuk masyarakat berpenghasilan tetap dan masyarakat berpenghasilan tidak tetap. MBR untuk masyarakat berpenghasilan tetap sudah disiapkan pembiayaannya oleh pemerintah dalam bentuk FLPP maupun subsidi bunga.
Sedangkan, MBR untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap dibuatkan program KPR mikro. FLPP untuk MBR berpenghasilan tetap bunganya sebesar lima persen. Di samping itu, pemerintah memberikan tambahan bantuan uang muka sekitar Rp 4 juta.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, KPR mikro diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan antara Rp 1,2 juta-2,6 juta. KPR mikro ini memang ditujukan untuk pekerja informal yang selama ini belum tersentuh oleh FLPP. Sebab, FLPP saat ini hanya untuk yang berpenghasilan tetap. "Untuk yang mikro ini ada sekitar 60 persen, dan itu yang kita sediakan untuk KPR mikro," ujar Basuki.
Basuki menjelaskan, pada 2017 ini pemerintah menargetkan penyediaan rumah MBR sebanyak 700 ribu rumah. Sedangkan anggaran penyediaan rumah sebesar Rp 9,7 triliun dari APBN dan untuk FLPP sebesar Rp 19 triliun. Dana FLPP tersebut meningkat dari 2016 yang sebesar Rp 12 triliun. Basuki menambahkan, nanti 90 persen realisasinya disalurkan melalui BTN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika