REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta kepada para pejabat yang baru dilantik khususnya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) agar bisa segera berdaptasi pada posisi barunya guna menuntaskan polemik Freeport.
"Saya tanya kemarin, ini ada masalah 'gajah dan sapi' jadi maunya direktur yang baru bisa segera menyesuaikan. Tidak boleh berlama-lama, agar segera selesai," kata Jonan usai melantik 25 pejabat baru di ESDM dan SKK Migas di Jakarta, Selasa (28/2) malam.
Namun secara detail, Jonan tidak menjelaskan bagaimana langkah strategi yang dijalankan dan kondisi Freeport terkini. Ia juga meminta agar para pejabat tidak hanya mengandalkan jabatan dari hasil pendidikan tinggi, tetapi juga menerapkan ilmu dari pengalaman hidup dalam menjadi pemimpin.
"Kepemimpinan itu adalah seni, 50 persen terdiri dari bakat dan 50 persen dari pengalaman. Kalau sudah tidak berbakat, mau bagaimana juga susah," katanya.
Ia juga kembali mengingatkan bahwa industri minyak dan gas bumi agar bisa seperti Facebook, yang nilai kapitalisasi market-nya hampir mencapai 400 miliar dolar AS. Jonan mengingatkan bangku sekolah pendidikan tinggi bukanlah jaminan bisa membuat pejabat menjadi lebih baik, tetapi harus berguna bagi lingkungan dan memiliki inisiatif tinggi.
"Kalau yang saya lantik hari ini dulu tidak sekolah, mungkin sekarang sudah menjadi atasan saya," kelakar Jonan kepada para pejabat tinggi ESDM dan SKK Migas.
Selasa sore, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan melantik sebanyak 25 pejabat kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Pelantikan tersebut dilaksanakan di Kementerian ESDM, Jakarta. Keterangan jumlah pelantikan antara lain, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebanyak 2 orang, Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 6 orang, Pejabat Adminstrator sebanyak 2 orang dan Pejabat Pengawas sebanyak 8 orang di lingkungan Kementerian ESDM, sedangkan pejabat SKK Migas sebanyak 7 orang.
"Semua jabatan harus dievaluasi nantinya, jika tidak bisa dievaluasi ya jangan ada jabatan itu," tegas Jonan usai melantik 25 pejabat tersebut.