REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Yuswandi Temenggung mengatakan fungsi pemerintah daerah merupakan penggerak ekonomi nasional. Yuswandi mengatakan perlu peran pemerintah daerah untuk bisa membangun pertumbuhan ekonomi.

Yuswandi menjelaskan, Kemendagri memfasilitasi pihak pemerintah daerah untuk membuka komunikasi dengan pihak pusat dan investor agar bisa terjalin komunikasi yang baik. Tingginya jumlah peminat investor yang hendak investasi ke Indonesia membuat pemerintah daerah harus siap menyerap investasi ini.

"Berbagai trobosan yang kita upayakan dalam rangka memberikan kontribusi yang kuat dalam pembangunan ke depan baik secara regulasi maupun sistem tersebut terkait juga penggalian potensi di daerah," ujar Yuswandi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (14/3).

Yuwandi mengatakan salah satu langkah Kementerian Dalam Negeri untuk bisa memudahkan investasi di daerah salah satunya dengan mengevaluasi peraturan daerah. Beberapa peraturan yang dinilai menghambat proses investasi direvisi agar lebih ramah kepada para investor.

"Kita dapati sebagai contoh, tahun lalu ada sebanyak 3.143 regulasi di tingkat daerah yang dianggap tidak cukup dasar hukumnya, tidak cukup memberikan simulasi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Regulasi ini dibatalkan dan dimintakan ke daerah untuk menyempurnakan regulasi ini," ujar Yuswandi.

Yuswandi mengatakan ke depan pihak Kemendagri akan memfasilitasi investor dengan BKPM dan Pemerintah Daerah agar kerja sama terus terjalin. Ia menilai, kerja sama investasi ini menjadi salah satu penggerak potensi ekonomi daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika