REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero)  menandatangani perjanjian jual beli  Gas Alam Cair (LNG) dengan Tangguh PSC contractor parties (BP Tangguh) pada hari ini, Rabu (17/5). Direktur PLN Sofyan Basir bersama Presiden BP Tangguh Christina Verchere melakukan penandatangan tersebut pada pembukaan Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition 2017 (IPA Convex 2017) di Jakarta Convention Centre, Jakarta.

Kepala satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka menerangkan kesepakatan jual beli jangka panjang ini berlaku selama 16 tahun dimulai dari  2020 hingga 2035. Skema yang dipakai yakni, pengiriman LNG Delivery Ex Ship (DES) sebanyak 16 kargo LNG per tahun, dengan kemungkinan menaikkan volume hingga 20 kargo per tahun melalui skema Upward Quantity.

Made mengatakan bisnis  ini sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait alokasi LNG untuk kebutuhan domestik. “Gasnya akan digunakan untuk pembangkit gas yang baru, yang sedang proses pembangunan seperti PLTGU IPP Jawa-1, PLTUG Muara Karang Peaker, dan PLTGU Jawa-2 (Priok). Juga menambah pasokan gas pembangkit yang ada seperti PLTGU Priok, PLTGU Muara Karang dan PLTGU Muara Tawar,” ujarnya, di Gedung JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (17/5).

Selain PLN, sejumlah BUMN lain juga melakukan perjanjian jual beli gas hari ini, di antaranya Pertamina dan PGN. Secara keseluruhan ada enam kesepakatan  terdiri atas empat kesepakatan baru dan dua amandemen dari kesepakatan yang sudah ada.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi  meminta PLN memanfaatkan bisnis ini guna menambah elektrifikasi secara nasional. “Kami berharap alokasi pasokan LNG tersebut dapat diserap sepenuhnya oleh PLN untuk menyediakan listrik yang cukup serta meningkatkan rasio elektrifikasi nasional,” ujar Amien.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan saat ini prioritas pemerintah menyalurkan  gas ke sektor kelistrikan. Dengan demikian para kontraktor kontrak kerja sama industri gas memiliki pembeli yang pasti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika