REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga internasional, SEA GAmes 2017 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, 19-30 Agustus merupakan tugas dari Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Namun, dalam melaksanakan peran tersebut, KOI harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kemenpora dan Satlak Prima.
Hal itu tak hanya mengacu pada UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) nomor 3/2005, serta PP 17/2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan kejuaraan Olahraga. Namun, juga agar sesuai dengan garis kebijakan olahraga prestasi yang ditetapkan Kemenpora sebagai leading sektor olahraga nasional.
"Tugas KOI sendiri sudah jelas, yakni memberangkatkan atlet dan ofisial ke ajang SEA Games 2017, serta memfasilitasinya, mulai dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan, hingga akhirnya setelah SEAG 2017 berakhir, harus melaporkan hasilnya kepada Menpora. Hal itu dijelaskan dalam UU dan PP. Namun, segala hal yang berkaitan dengan kesediaan dana dan juga atlet, kami sangat tergantung dari Kemenpora dan juga Satlak Prima, yang merupakan bagian didalamnya," jelas Ketua KOI Erick Thohir, kepada Republika terima, Jumat (7/7).
Hal ini disampaikan Erick berkaitan dengan ketersediaan dana yang digelontorkan Kemenpora untuk keberangkatan kontingen ke Kuala Lumpur sebesar Rp 30,5 miliar. Jumlah itu lebih sedikit dari anggaran yang diajukan KOI sebesar Rp 43 miliar. Dengan kondisi tersebut, walaupun jumlah atlet harus dikonsultasikan dengan Satlak Prima dan Kemenpora, memunculkan opsi untuk mengurangi jumlah ofisial karena semula Panitia memberikan kuota ofisial 100 atlet dengan 25 ofisial, tidak seperti kegiatan multievent lainnya yang biasanya kuota ofisial adalah 50 persen dari jumlah atlet.
Hal ini juga menjadi tantangan bagi KOI dalam menentukan jumlah ofisial sesuai aturan yang diberlakukan penyelenggara. Mengingat, jumlah ofisial yang diajukan PB dan Satlak Prima semula 123 orang dengan jumlah atlet 534, sehingga harus dibagi 4 banding 1 sesuai permintaan penyelenggara. Karena hal itu kemudian KOI mengundang cabor untuk menjelaskan mengenai kuota dari penyelenggara ditambah juga anggaran yang lebih sedikit dari pengajuan KOI.
Banyak PB/PP yang berkeberatan atas pengurangan, sehingga KOI menyikapi dengan meminta penyelenggara memberlakukan kuota sesuai aturan SEAGAMES charter yang kemudian disetujui dan baru saja kami mendapatkan pemberitahuan bahwa diberlakukan kuota ofisial sebesar 50 persn dari atlet. Selanjutnya KOI kembali menyampaikan informasi penambahan kuota kepada PB/PP, disamping Pihak Satlak Primapun mengadakan pertemuan dengan PB/PP dengan hasil penambahan ofisial dari 123 ofisial menjadi 166 orang ofisial pada 5 Juli.
Dalam Rapat Koordinasi antara Kemenpora, Satlak Prima, KOI telah menyampaikan jumlah seluruh kontingen yang akan menggunakan biaya negara adalah berjumlah; 534 atlet, 166 ofisial, dan 55 headquarter. Sehingga, jumlah kontingen Indonesia adalah 755 orang.
Dengan jumlah anggaran sebesar Rp 30,5 miliar, tentu tidak akan cukup untuk membawa kontingen Indonesia ke SEA Games di Malaysia. Dari 166 ofisial yang sudah diputuskan, ada beberapa yang tidak masuk dalam daftar panjang dan harus diganti oleh PP/PB.
Disamping itu, kesempatan diberikan kepada PB/PP yang mau membiayai sendiri kontingennya yang akan berlaga di SEA Games, Kuala Lumpur. Ada sekitar 86 orang yang terdiri dari atlet dan ofisial yang membiayai sendiri oleh PB/PPnya. "Intinya, kami akan terus konsultasi dengan Kemenpora dan mengambil solusi atas masalah ini. Tapi yang perlu ditekankan, adalah arah kebijakan dan target dari pemerintah di SEAG 2017 mendatang. Apa ingin mengejar juara umum? Meski banyak cabang atau nomor andalan kita tidak dipertandingkan di sana, atau apa? Sebab, bagaimanapun juga target prestasi olahraga terbesar kita ada di Asian Games 2018 mendatang," tambahnya.
Erick yang juga Ketua Pelaksana Asian Games 2018 ini menyatakan, bahwa dirinya tak mempersoalkan jika ada keinginan cabang olahraga yang mengirimkan atlet ke SEA Games 2017 dengan dana sendiri.
"Kami sama sekali tidak pernah mempermasalahkan soal setiap cabang ingin mengirimkan atlet ke SEA Games dengan dana sendiri. Namun, harus diingat, atlet yang diberangkatkan harus benar-benar potensial untuk berprestasi sehingga tidak menurunkan peringkat mereka. Waktu di SEAG Singapura lalu, tim nasional basket putri juga turun dengan biaya sendiri dan membuktikan bisa memberikan medali perak," ujar Erick.
Ia menambahkan, bahwa pola pemberangkatan atlet dengan dana sendiri dari setiap cabang olahraga juga sudah sejak lama dilakukan Pemerintah Malaysia yang hanya memberikan target medali kepada setiap cabang olahraga. "Kejadian seperti ini sebetulnya bukan hal baru. Jika ingin mencontoh sebaiknya lihat Malaysia karena mereka sudah menerapkan hal seperti ini untuk SEA Games sejak lama."
Ikuti Whatsapp Channel Republika