REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memproduksi secara nasional mobil yang dirakit oleh siswa sekolah menengah kejuruan (SMK). Mobil rakitan bernama Esemka Rajawali sontak namanya melejit setelah resmi dipakai Wali Kota Solo, Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud, Joko Sutrisno, mengatakan izin konstruksi mobil sudah dipegang oleh Kemendikbud. "Memang masih diperlukan uji emisi namun tidak menjadi syarat penting karena pada tahap awal ini mobil SMK itu akan didistribusikan ke kabupaten/kota yang tidak mementingkan izin uji emisi," kata Joko, Selasa (3/1) malam.
Sambil menunggu izin emisi tersebut, Kemendikbud sudah mendistribusikan mobil tersebut ke berbagai daerah seperti Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Bandung. Kemendikbud juga sedang menjajaki pihak terkait untuk menjadikan mobil SMK ini menjadi kendaraan dinas bagi para pejabat lainnya. “Bahkan 240 unit mobil tersebut sudah dipakai sebagai mobil pengangkut pribadi serta mobil produksi di berbagai perkebunan di tanah air,” katanya.
Joko menjelaskan, Kemendikbud tidak bekerja dengan industri nasional dalam proses produksinya karena tingginya biaya produksi. "Kami bekerjasama dengan industri manufaktur di Ceper, Tulungagung, Pasuruan dan Banten saja sehingga harga on the road mobil itu dapat ditekan menjadi hanya Rp 105 juta. Sedangkan ongkos produksinya per mobil Rp 95 juta saja," kata Joko.
Kerjasama dengan industri kecil memang menjadi target Kemendikbud karena siswa dilibatkan dalam pembuatan mesin dan konstruksinya. Pada tahun ini, ujarnya, ditargetkan sebanyak 200 unit mobil baru segera diluncurkan kepada para pemesan. “Dengan adanya mobil ini industri kecil semakin terangkat kemampuan siswa SMK juga semakin terasah,” katanya.
Kemendikbud sejauh ini sudah menggandeng kementerian lain, seperti Kemenkokesra, untuk menggali potensi-potensi seperti perakitan mobil oleh siswa-siswa SMK tersebut. Menurut Joko, industri semacam itu berpeluang besar membuka lapangan kerja di daerah serta membantu mengatasi masalah pengangguran.