REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pedagang Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Ahad (3/9) mengatakan harga eceran tertinggi (HET) beras yang ditetapkan pemerintah masih sulit diterapkan. Sebab, sulit menentukan standar beras tertentu masuk kategori premium atau medium di pasaran.
"Kami belum tahu yang diinginkan pemerintah seperti apa. Beras yang ada pada kami kan nggak ada standarnya. Presentasinya berapa kan kami nggak tahu," ujar pemilik PD Susi Jaya di Pasar Induk Cipinang, Suyono, saat ditemui di tokonya, Ahad (3/9).
Menurut pria asal Yogyakarta ini, ada beberapa jenis beras yang memiliki harga khusus, misalnya Pandan Wangi dan beras ketan. Pandan Wangi saat ini dijual lebih dari Rp 13 ribu, sementara beras ketan ada di kisaran Rp 16.500. Jika dijual dengan standar premium, petani masih mengalami kerugian per kilonya.
Menurut Suyono, hingga saat ini, dampak penetapan HET beras belum terasa di kalangan para pedagang. Ketentuan itu diumumkan pada hari libur. "Besok hari Senin kita lihat," kata dia.
Suyono menambahkan, saat ini beras medium jenis IR64 masih menjadi favorit para pembeli. Kualitasnya bermacam-macam dengan harga bervariasi.
Ia mengaku masih menjual beras medium dengan harga Rp 8.600 hingga Rp 9.500 per kilogram. Ada pula beras yang menurut dia kualitasnya di atas medium, namun masih di bawah premium. Ia mempertanyakan, masuk dalam kategori mana beras-beras seperti ini. Ia menjual produk tersebut seharga Rp 9.500 hingga Rp 10 ribu.
Bagi dia, penentuan HET bukan solusi atas tingginya harga beras. Naik turunnya harga beras merupakan fenomena tahunan yang pasti terjadi. Hal itu lebih banyak disebabkan minimnya jumlah persediaan beras di pasar.
Memasuki bulan September, stok beras memang cenderung menurun. Tak heran, harga beras meningkat. Tahun ini peningkatan tak cukup signifikan. Namun, kenaikan harga terus terjadi dari hari ke hari.
"Kalau tiap hari naik Rp 100 kan lumayan kalau sebulan sudah berapa?" ujar dia.
Menurut Suyono, pemerintah perlu mengantisipasi lonjakan harga beras yang signifikan. Caranya bisa dengan menggelontorkan beras subsidi agar pasokan terus terjaga.
"Tapi jangan beras subsidi yang untuk raskin. Itu sudah nggak layak makan kalau itu," kata dia.
Seharusnya, kata Suyono, pemerintah tanggap dengan kebutuhan masyakarakat akan beras medium. Konsumen beras premium mungkin tidak akan bermasalah dengan kenaikan harga, sebab mereka umumnya berasal dari tingkat ekonomi atas. Ini berbeda dengan beras medium yang umumnya menjadi konsumsi masyakarakat menengah ke bawah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika