REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan, negaranya siap melakukan langkah kuat untuk menghadapi Amerika Serikat (AS), Ahad (17/9). Pernyataan ini datang menyusul kritik dari presiden negara adidaya itu, Donald Trump bahwa Iran melanggar beberapa unsur 'semangat' dalam kesepakatan nuklir.
"Iran akan berdiri teguh dan melawan langkah yang salah oleh rezim berkuasa, termasuk AS mengenai kesepakatan nuklir," ujar Khamenei seperti dilansir Reuters, Ahad (17/9).
Kesepakatan nuklir Iran yang dibuat bersama dengan Dewan Keamanan PBB memuat ketentuan bahwa negara itu harus mengurangi produksi uranium, serta meniadakan segala kemungkinan pengembangan senjata nuklir. Meski AS mengatakan bahwa Teheran mematuhi perjanjian, namun sanksi harus diberikan karena negara adidaya itu tetap merasakan adanya ancaman.
Iran selama ini dinilai sebagai ancaman utama AS dengan kemungkinan bahwa negara itu dengan program nuklirnya dapat mengembangkan senjata berbahaya seperti rudal balistik. Dalam kesepakatan nukilr yang dibuat, AS merasa belum sepenuhnya dapat terlindung dari kemungkinan bahaya tersebut.
Hal itu di antaranya karena di dalam isi perjanjian, tidak dibahas adanya kekhawatiran dunia mengenai kegiatan non-nuklir Iran. Termasuk juga membuat AS dan negara lain yang terlibat dalam perjanjian dapat menghukum Iran atas adanya kemungkinan terjadinya hal itu.
Trump selama ini juga dikenal sebagai sosok yang mengecam kesepakatan nuklir Iran. Perjanjian dibuat saat AS berada di bawah pemerintahan mantan presiden Barack Obama itu disebut olehnya sebagai hal terburuk yang dinegosiasikan.
Pada Agustus 2017 lalu, Pemerintah AS juga telah menyetujui rancangan undang-undang baru yang memungkinkan diberikannya sanksi tambahan terhadap Iran. Namun, hal itu dinilai telah melanggar kesepakatan nuklir yang tercapai dibuat oleh Negeri Paman Sam bersama dengan Dewan Keamanan PBB pada 2015.
Beberapa waktu lalu, Trump juga tengah mempertimbangkan strategi baru yang disebut lebih agresif untuk menekan Iran. Diharapkan, melalui langkah itu sejumlah tindakan berbahaya yang dianggap dapat dilakukan negara tersebut, seperti pengembangan program nuklir serta kegiatan mata-mata dapat dihentikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika