REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan hingga saat ini tidak ada rencana dan arahan dari Presiden Jokowi untuk menjual BUMN. Meski sempat disinggung porsi tubuh BUMN yang sudah gemuk oleh Presiden, namun hal tersebut bukan berarti pemerintah akan melelang dan menjual BUMN.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto yang datang untuk mewakili Menteri BUMN, Rini Soemarno untuk rapat dengan Komisi VI DPR RI memastikan bahwa isu penjualan BUMN tersebut tidak benar. "Kementrian tegaskan tidak ada penjualan bumn," ujar Airlangga di Ruang Komisi VI DPR RI, Selasa (10/10).

Memang, Airlangga mengatakan pada tahun ini empat anak usaha BUMN akan melaksanakan penawaran saham perdana kepada publik (initial public offering/IPO). Airlangga menegaskan langkah privatisasi tersebut juga sudah sesuai dengan UU yang berlaku.

Empat anak usaha BUMN yang akan melakukan IPO ini antara lain Garuda Maintance Facility (GMF), PT Wika Gedung, anak usaha PT Perusahaan Perumahan (PT PP), dan EPC Marine Services, anak usaha dari Pelindo II. Pada prosesnya, kata Airlangga, ada surat resmi dari pemerintah kepada DPR.

Menurut dia, saat ini keempat anak usaha BUMN itu sedang mempersiapkan valuasi perusahaan dan tingkat kebutuhan finansial. Airlangga menjelaskan GMF sudah melakukan pencatatan di bursa dengan total Rp 1,3 triliun, sedangkan anak usaha PT PP rencananya akan melakukan pencatatan Rp 3 triliun.

Dua lainnya, Wika Gedung dan EPC Marine Services, sedang melakukan registrasi di OJK. "Wika rencananya juga Rp 3 triliun. Ini masih di OJK semua," tambah Airlangga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika