REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Pemerintah Persatuan Palestina mengatakan berencana memulai pertemuan guna mempertahankan kendali atas keamanan dan tempat penyeberangan di Jalur Gaza pada Ahad (15/10).
Sebelumnya, kesepakatan dicapai di Ibu Kota Mesir, Kairo antara faksi Palestina yang bertikai, Fatah dan HAMAS.
Pemimpin Komisi Pemerintah bagi Urusan Sipil dan Perbatasan Hussein Ash-Shaikh mengatakan di dalam satu pernyataan kepada stasiun radio resmi Palestina (Voice of Palestine) bahwa perdana menteri akan segera mengadakan pertemuan dengan kepala bidang keamanan di Kota Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan.
"Pertemuan itu akan membahas mekanisme dan pembangunan keamanan lembaga keamanan melalui kerja sama dengan pihak terkait di Jalur Gaza," kata Ash-Shaekh.
Ia menyatakan itu akan merupakan ujian serius dan nyata bagi pelaksanaan kesepakatan perujukan nasional. Presiden Palestina Mahmoud Abbas dijadwalkan memimpin satu pertemuan bagi Komite Sentral Partai (Fatah) di Ramallah pada Ahad, untuk pertama kali sejak kesepakatan perujukan nasional ditandatangani antara Fatah dan Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) di Kairo pada Kamis lalu.
Ash-Shaikh, yang juga adalah anggota Komite Sentral Farah, menyatakan pertemuan komite tersebut akan membahas beberapa masalah, termasuk kesepakatan perujukan dan pekerjaan anggota partai tersebut ke Jalur Gaza untuk menangani bermacam masalah di sana.
HAMAS dan Fatah pada Kamis pekan lalu menyepakati berbagai tindakan yang akan memperkuat kegiatan Pemerintah Palestina di daerah kantung pantai itu dan memikul tanggung jawab penuh atas semua urusan di sana mulai Desember 2017.
Mesir, penggagas kesepakatan tersebut, mengundang semua faksi Palestina bagi dialog nasional di Kairo pada 21 Oktober, guna membahas masalah yang tersisa berkaitan dengan perpecahan satu-dasawrsa antar-faksi Palestina.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis menyambut baik penandatangan kesepakatan perujukan antara faksi Palestina Fatah dan HAMAS. Berdasarkan kesepakatan itu, Jalur Gaza yang dikuasai HAMA- akan diserahkan kepada Fatah paling lambat pada 1 Desember.
Dalam percakapan telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Guterres mengucapkan selamat atas kesepakatan itu. "Sekretaris Jenderal sangat terdorong oleh kemajuan baru-baru ini yang memungkinkan Pemerintah Palestina memikul tanggung-jawabnya di Jalur Gaza, dan menyambut baik upaya Mesir untuk mencapai sasaran ini," kata juru bicara kantor Guterres di dalam pernyataan mengenai percakapan telepon tersebut.
Guterres kembali menyampaikan pendirian PBB untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah Palestina dan wilayah itu dalam mendukung pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya di Jalur Gaza. Sekretaris Jenderal PBB itu menekankan keperluan yang berlanjut untuk segera mengatasi krisis kemanusiaan di Jalur Gaza, terutama berkaitan dengan krisis listrik, dan peningkatan akses ke dan dari wilayah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika