REPUBLIKA.CO.ID,BEIJING -- Target pertumbuhan ekonomi Cina pada 2018 diprediksi akan lebih rendah akibat perubahan struktur ekonomi yang tengah negara itu jalankan.
Menurut ekonom UBS Group AG Cina, Wang Tao, pemerintah Cina tidak akan langsung menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Cina, tetapi dalam beberapa tahap sehingga pertumbuhan ekonomi Cina berada di kisaran 6,5 persen. Sebab tidak nampak adanya indikasi pembuat kebijakan akan menaikkan target pertumbuhan bila hal itu memungkinkan, demikian dilansir Bloomberg, Rabu (6/12).
Pemerintah Cina biasanya menggelar rapat tahunan ekonomi tiap Desember. Sementara target pertumbuhan tahunan baru diumumkan pada Maret dalam pertemuan dengan lembaga legislatif.
Presiden Cina Xi Jinping tidak menyebut spesifik target pertumbuhan jangka panjang Cina dalam kongres Partai Komunis Cina pada Oktober lalu. Wang menilai nampaknya pemerintah Cina masih berniat meningkatkan PDB Cina dua kali lipat pada 2020 sebagai tujuan kesejahteraan.
''Untuk itu, pertumbuhan Cina harus sebesar 6,3 persen per tahun dalam tiga tahun ke depan. Namun, karena pemerintah Cina juga sedang mengubah struktur ekonominya, pertumbuhan ekonomi Cina kemungkinan akan lebih rendah,'' kata Wang.
Meski begitu, pengetatan regulasi keuangan dan pemangkasan pijaman malah akan menaikkan suku bunga kredit di pasar hingga akhir tahun selain juga risiko kredit bermasalah. Namun, tantangan terbesar pasar adalah karena pemerintah Cina akan melakukan langkah pencegahan volatilitas pasar.
Wang berharap pemerintah Cina bisa mengambil kebijakan lebih netral usai konferensi ekonomi tahunan Desember ini. Wang juga merevisi naik proyeksi inflasi manufaktur Cina menjadi 2,8 persen dari 1,6 persen karena naiknya harga dan minyak dunia. Pun inflasi konsumsi menjadi 2,5 persen dari 2,2 persen.
Bila The Fed menaikkan suku bunga lebih dari dua kali pada 2018, Bank Sentral Cina pun akan menaikkan suku bunga repo. Bila harga jual eceran mendekati tiga persen, suku bunga kredit akan naik 25 basis poin di kuartal ke tiga 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika