REPUBLIKA.CO.ID, LAMPUNG SELATAN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan program padat karya bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satu program padat karya tersebut adalah pembangunan infrastruktur desa.
Setelah meresmikan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar segmen Pelabuhan Bakauheni-Simpang Susun Bakauheni dan segmen Simpang Susun Lematang-Simpang Susun Kotabaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungannya meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.
Sebanyak 150 petani pekerja terlibat dalam Program Padat Karya Tunai yang akan membangun dan meningkatkan saluran irigasi tersier atau pemeliharaan saluran irigasi sekunder sepanjang 150 meter per lokasi. "Yang dikerjakan adalah membangun irigasi dan juga seperti di tempat lain, pembayaran pekerjanya langsung dilakukan mingguan. Pembantu tukang Rp 80 ribu per hari dan tukangnya Rp 100 ribu per hari," kata Jokowi, Ahad (21/1).
Dengan ada program ini, Jokowi mengharapkan adanya peningkatan daya beli masyarakat di desa tersebut. Sebab, melalui adat karya tunai ini, peredaran uang di desa meningkat dan konsumsi dan daya beli juga meningkat. Hal tersebut karena proyek yang dikerjakan masyarakat setempat akan langsung dibayar baik per hari maupun per minggu.
Di seluruh Lampung, ada 151 titik yang dijadikan program padat karya. Sebelumnya saat berkunjung ke Provinsi Jawa Barat, Presiden juga melihat pelaksanaan Padat Karya Tunai. Di provinsi tersebut terdapat 721 Program Padat Karya Tunai.
Jokowi mengatakan yang terpenting dalam program ini adalah membuka lapangan pekerjaan. Satu desa paling tidak akan ada 100-200 orang yang dibayar langsung sehingga bisa konsumsi masyarakat meningkat lebih baik.
Dalam sidang kabinet paripurna pada 6 Desember 2017 lalu, Jokowi telah menginstruksikan jajarannya untuk segera memulai pelaksanaan program padat karya di sejumlah daerah di Indonesia. Instruksi tersebut disampaikan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Saya minta Januari (2018) sudah bisa kita lihat di lapangan, sudah dimulai. Kita harapkan dengan (program) ini akan ada peningkatan daya beli masyarakat di desa," ujar Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika