REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketersediaan listrik yang memadai, merata dan harga yang terjangkau akan meningkatkan pertumbuhan investasi dan ekonomi masyarakat. Untuk itu, salah satu prioritas Pemerintah di bidang ketenagalistrikan adalah program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW).

Tercatat, hingga 15 Januari 2018, Program 35.000 MW yang telah beroperasi adalah sebesar 1.358 MW, dimana 466 MW dibangun oleh PLN dan sisanya, sebesar 892 MW dari IPP.

"Pembangkit 35.000 MW yang telah beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatra 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 104 MW," ungkap Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi melalui keterangan tertulisnya, Senin (29/1).

Agung juga menyampaikan bahwa saat ini sebanyak 17.096 MW sudah memasuki tahap konstruksi. Sebesar 5.657 MW oleh PLN dan 11.439 yang berasal dari pengembang swasta.

"Dari Proyek 35.000 MW, 17.096 MW atau sekitar 48 persen sudah masuk tahap konstruksi. Sementara 12.724 MW lainnya sudah kontrak namun belum kontruksi. Jadi yang belum melakukan kontrak atau Power Purchase Agreement hanya 4.682 MW. Ini trennya jelas, positif. Sekitar 20.000 MW diantaranya ditargetkan beroperasi pada tahun 2019," terang Agung.

Di samping Proyek 35.000 MW terdapat juga pembangunan pembangkit yang berasal Fast Track Program (FTP) tahap 1 dan 2 serta Program Reguler yang berjumlah sekitar 7.800 MW. Agung menjelaskan, ketiga program tersebut, sebesar 6.395 MW di antaranya telah beroperasi.

Sebagaimana diketahui, program 35.000 MW sangat berkontribusi terhadap rasio elektrifikasi. Hingga akhir tahun 2017, raihan rasio elektrifikasi Nasional mencapai 95,35 persen. Angka ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yaitu 92,75 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika