Friday, 21 Muharram 1444 / 19 August 2022

Friday, 21 Muharram 1444 / 19 August 2022

 

21 Muharram 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Pemberi Sertifikasi Halal Perlu Lakukan Pengawasan

Selasa 06 Feb 2018 14:05 WIB

Rep: Ratna Ajeng Tedjomukti/ Red: Agung Sasongko

Halal

Halal

Foto: muslimdaily
Ketika satu saat terjadi masalah, lembaga sertifikasi halal harus menyelesaikan.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Badan Halal Nahdatul Ulama (BHNU) KH Maksoem Machfudz mengatakan, produk obat atau vitamin maupu produk lain yang telah memiliki sertifikasi halal harus selalu di-monitoring setiap saat.

 

"Lembaga yang melakukan sertifikasi halal harusnya melakukan pengawasan lapangan apakah dalam operasionalisasinya ada penyimpangan kualitas atau tidak,"jelas dia kepada Republika.co.id, Selasa (6/2).

Selama berlakunya sertifikat halal, lembaga sertifikasinya harus melakukan inspeksi lapangan untuk menghindari kesalahan pada status kehalalan sebuah produk. Ketika satu saat terjadi masalah, maka lembaga sertifikasi halal harus menyelesaikannya.

Terjadinya kasus produk vitamin yang ternyata kandungan bahannya bersinggungan dengan bahan haram bukan berarti mereka produsen nakal. Tanggung jawab lembaga sertifikasi waspada dengan produksi barang selama sertifikasi halal berlaku.

"Pasar memang cenderung memilih mana yang lebih menguntungkan, saya tidak melihat jahat atau tidak jahat, jangan suudzon,"ujar dia.

Tetapi hukum pasar haruslah dikendalikan, jangan sampai lembaga sertifikasi halal melepas begitu saja setelah memberikan sertifikat karena ini adalah barang bergerak.

"Pemberi sertifikat punya hak memeriksa setiap saat,kalau ada penyimpangan sertifikat boleh dicabut atau diperkarakan, artinya mereka telah menyalahgunakan sertifikat,"jelas dia.

Memiliki sertifikat halal tentu ada hak dan tangung jawab, jika melanggar etika sertifikasi halal maka bisa dicabut sertifikatnya. Karena itu berarti sertifikat disalahgunakan haknya.

Kemampuan monitoring kapasitasnya di lapangan harus dijalankan, kalau tidak pasar akan terjadi seperti ini. Bahkan pasar bisa saja tidak menginginkan tidak ada sertifikasi karena merepotkan. Bagaimanpun konsumen harus dilindungi tetapi bukan hanya secarik kertas saja.

Perlindungan itu dari sertifikasi hingga pengawasan. Jika memiliki kerta sertifikasi tapi produknya sama saja dengan tanpa sertifikat lantas bagaimana tanggung jawab melindungi konsumennya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile