Ferry Paulus Jelaskan Posisi Anies di Persija

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Persija Ferry Paulus mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih masuk dalam jajaran dewan pembina Persija. Ia menduduki jabatan tersebut bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah dan Wakapolri Syafruddin.

"Ya, masih (masuk dewan pembina). Termasuk Sekda," kata Ferry di Balai Kota, Ahad (18/2).

Menurut Ferry, Gubernur DKI Jakarta secara otomatis menduduki jabatan sebagai ketua dewan pembina Persija. Terkait boleh tidaknya Anies turun ke panggung juara Piala Presiden 2018 semalam, ia mengatakan, tidak tahu kondisi yang terjadi di lapangan. "Nggak ngerti saya. Tanya beliau saja," kata dia.

Menurut Ferry, dalam laga resmi sepak bola nasional dan internasional. umumnya hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk ke lapangan. Mereka dibekali ID card khusus oleh panitia yang memberikan akses penuh ke arena pertandingan. Aturan ini berlaku secara internasional.

"Biasanya memang ada aturan, yang tidak memiliki ID card khusus itu dilarang turun. Itu aturan dalam pelaksanaan pertandingan. Tapi event kemarin saya enggak tahu," kata dia.

"ID card khusus dari penyelenggara. ID card harus khusus. Kemudian ada all access istilahnya. Itu dia bisa masuk ke mana saja," lanjut dia.

Ia menambahkan, dalam acara-acara tuan rumah seperti pertandingan final Persija vs Bali United kemarin, umumnya para pejabat tidak masalah untuk turun ke lapangan.

"Nah kemarin itu karena ini hajatan kita, biasanya sih pejabat negara enggak masalah," ujar dia.

Anies menjadi bahan perbincangan warganet karena ditahan anggota Paspampres dari tribun VVIP saat hendak turun ke panggung juara Piala Presiden. Meskipun ia berstatus ketua dewan pembina Persija, Anies tak diperkenankan turun. Padahal pihak lain yang tak terkait langsung dengan Persija dapat menemani Presiden Joko Widodo ke panggung pemberian hadiah juara yang diterima Macan Kemayoran.

Pihak Istana sudah memberikan klarifikasi bahwa Paspampres bekerja berdasarkan aturan protokoler. Mereka hanya mengizinkan orang-orang yang berada dalam daftar nama yang mereka pegang untuk berada dekat dengan Presiden RI.