REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ESDM, Ignasius Jonan meminta tambahan subsidi untuk listrik di RAPBN 2019. Jonan mengusulkan subsidi listrik mencapai Rp 53,96 triliun sampai Rp 58,89 triliun atau naik sekitar 10,57 persen dibanding 2018
Jonan menjelaskan di dalam APBN 2018 subsidi listrik ditetapkan Rp 52,66 triliun dengan realisasi sampai Mei 2018 sebesar Rp 18,96 triliun.
"Untuk RAPBN 2019 kami usulkan Rp 53 triliun sampai Rp 58 triliun dengan asumsi adanya ICP 60 dolar AS per barel walaupun memang konsumsinya rendah, makin lama makin kecil konsumsi BBM. Tapi asumsi kurs Rp 14 ribu jadi ada kenaikan 3-4 persen kurs dibanding di APBN 2018," ujarnya Jonan di Gedung DPR RI, Selasa (5/6).
Direktur Jendral Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Andy M. Sommeng menambahkan, dengan adanya kenaikan harga bahan baku batu bara membuat subsidi kepada PLN perlu ditambah. Namun, kata Andy, subsidi tersebut baru akan berlaku di 2019 mendatang.
Untuk tahun ini, pemerintah tidak mengoreksi tambahan subsidi melalui APBN Perubahan 2018 karena harga bahan baku seperti Batubara yang sudah bisa dikendalikan. "Untuk tahun ini sih tidak ada tambahan, karena alokasi subsidinya juga masih ada, batubara juga sudah dikendalikan," kata Andy.
Selain subsidi listrik, Ignasius Jonan juga mengusulkan kenaikan kuota elpiji bersubsidi pada RAPBN 2019 sebesar 8 persen jika dibandingkan 2018. Ia ingin kuota LPG 3 Kilogram (Kg) bersubsidi yang disalurkan Pertamina ke masyarakat pada tahun depan dalam rentang 6,82-6,97 juta Metric Ton (MT).
Jonan menjelaskan penambahan kuota ini dilakukan karena meningkatnya konsumsi elpiji tiga kilogram. Apalagi, kata Jonan, distribusi elpiji bersubsidi saat ini sudah merata hingga Indonesia timur. "Peningkatan konsumsi karena perluasan pasokan juga. Tapi kami juga akan tingkatkan pengawasan agar elpiji bersubsidi ini tepat sasaran," ujar Jonan di Gedung DPR RI, Selasa (5/6).
Jonan menjelaskan, kuota elpiji bersubsidi pada 2018 ditetapkan sebesar 6,45 juta MT. Hingga Mei 2018, realisasi penyaluran berdasarkan data Ditjen Migas Kementerian ESDM yang belum diaudit sebanyak 2,66 juta MT. "Kalau Juni ini lebih banyak penyerapannya karena ada bulan Ramadan. Itu 6,45 juta MT itu diprediksi tidak akan terserap habis," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika