REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan semua pihak jangan mempertentangkan prinsip ajaran Islam dengan semangat kebangsaan.
"Prinsip Islam dan semangat kebangsaan (al-muwathanah) telah menjadi prinsip dan paradigma pokok yang diaktualisasikan dalam pembentukan Universitas Muslim Indonesia (UMI) 64 tahun lalu," kata JK pada Rapat Senat Milad ke-64 UMI dan penganugrahan doktor kehormatan DHC pada JK di Makassar, Sabtu (23/6).
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, semua itu hendaknya disyukuri dan tidak dipertentangkan dan sudah sepatutnya tidak lagi membuat jarak apalagi mempertentangkan antara keislaman dengan semangat kebangsaan atau keIndonesiaan.
"Membuat jarak, apalagi mempertentangkan keduanya jelas tidak menguntungkan bagi kehidupan kita sebagai umat Muslimin dan sekaligus sebagai warga Tanah Air Indonesia," ujarnya.
JK yang akrab disapa Ucu ini menegaskan, Islam adalah ajaran dari Allah SWT yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW, yang menduduki tempat tertinggi dan mulia dalam kehidupan setiap dan seluruh Muslim. Oleh karena itu, harus tetap menempatkan Islam dalam ketinggian dan kemuliaannya itu, dan tidak mereduksinya ke dalam realitas dan fenomena empiris-sosiologis, seperti semangat kebangsaan atau nasionalisme.
Sedangkan semangat kebangsaan (nasionalisme) adalah produk manusia. Dia menyebutkan, semangat kebangsaan terbentuk karena berbagai faktor, seperti sejarah, perkembangan dan dinamika sosial, budaya dan keagamaan masyarakat Indonesia dalam riwayatnya yang panjang.
"Semua faktor ini berkombinasi memainkan peran dalam pembentukan semangat kebangsaan. Secara khusus, prinsip Islam juga memainkan peran sangat penting dalam pembentukan semangat kebangsaan Indonesia tersebut," katanya sembari mengimbuhkan kenyataan ini dapat dilihat dalam sejarah dan dinamika umat Muslimin Indonesia sepanjang sejarahnya.
Penganugrahan doktor kehormatan kepada JK ditandai dengan pemasangan selempang, pin emas dan pemberian ijazah dari Rektor UMI Prof Masrurah Mokhtar kepada JK. JK sebelumnya telah menerima gelar DHC Bidang Pembangunan dan Perdamaian dari Universitas Hiroshima, Jepang, 21 Februari 2018.
JK juga telah menerima gelar ini dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk politik, ekonomi, manajemen, pemerintahan dan desentralisasi dari dalam dan luar negeri. Pada 2007 JK mendapat dua gelar doktor HC dari Universitas Malaya, Malaysia, dan Universitas Soka, Jepang. Kemudian 2011 dari Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Hasanuddin, selanjutnya dari Universitas Brawijaya pada 2013. Kemudian dari Universitas Indonesia (UI) pada 2015, Universitas Syiah Kuala serta dari Universitas Andalas pada 2016.
Ikuti Whatsapp Channel Republika