REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Presiden Joko Widodo mengatakan tidak mudah untuk melakukan negosiasi dalam proses akuisisi saham Freeport. Proses negosiasi berjalan sangat alot.
"Inilah 3,5 tahun yang kita usahakan sangat alot, jangan dipikir mudah, dan begitu sangat intens sekali dalam 1,5 tahun ini," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah acara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-71 yang digelar di ICE, BSD, Tangerang, Kamis (12/7).
Ia mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir negosiasi tersebut terus berjalan dan dikerjakan tanpa publikasi besar-besaran. Hal itu dilakukan lantaran menyangkut negosiasi yang amat tidak mudah.
"Memang yang kita kerjakan ini dilakukan secara diam-diam, karena ini menyangkut negosiasi yang tidak mudah," katanya.
Maka ia pun mengapresiasi ketika mendapatkan laporan bahwa holding industri pertambangan Inalum telah berhasil mencapai kesepakatan awal dengan Freeport.
"Pengolahan untuk meningkatkan kepemilikan kita menjadi 51 persen, dari yang sebelumnya 9,36 persen. Alhamdulillah," katanya.
Baca juga, Divestasi Freeport Menjadi yang Paling Tersulit.
Freeport Indonesia sampai sejauh ini telah mengelola tambang emas di Papua selama hampir 50 tahun dengan porsi kepemilikan saham mayoritas. "Nilainya nanti teknis oleh Menteri BUMN, Menkeu, dan Menteri ESDM. Juga valuasinya makan waktu panjang," katanya.
PT. Freeport
Presiden menegaskan akuisisi Freeport merupakan sebuah lompatan yang diharapkan berdampak positif bagi Indonesia secara lebih luas dari sisi pendapatan, pajak, royalti, dividen, hingga retribusi. Dengan begitu nilai tambah komoditas tambang bisa dinikmati seluruh masyarakat. "Kepentingan nasional harus dinomorsatukan termasuk teknis pembagian," katanya.
Kesepakatan terkait Freeport kata dia, saat ini sudah rampung. "Namanya sudah deal, nanti tanda tangan. Artinya kesepakatan sudah rampung. Teknis masih ada di menteri," katanya sambil tersenyum dan bergegas mengakhiri wawancara dengan wartawan.
Selain Freeport, pemerintah juga telah mengakuisisi 100 persen Blok Mahakam dan menyerahkan pengelolaannya kepada Pertamina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika