REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan infrastruktur di daerah terpencil dan desa-desa merupakan amanah konstitusi. Karena itu, pembangunan di daerah akan terus dilanjutkan.
"Kita tahu yang namanya keadilan dan pemerataan itu adalah amanah konstitusi yang harus kita jalankan," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat Peringatan Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Ahad (2x2/7) malam.
Menurut Presiden, pemerintah tetap membangun kawasan terpencil untuk menggerakkan ekonomi di daerah. Selain itu, Kepala Negara mengingatkan energi bangsa Indonesia tidak boleh habis hanya untuk mengurusi perbedaan pilihan politik.
Negara-negara lain telah fokus kepada era revolusi industri ke-4 dengan mengembangkan teknologi transportasi hingga media telekomunikasi. Saat ini, tambah Presiden, persaingan global dalam perekonomian tengah terjadi.
"Sekarang ini yang kita hadapi adalah tekanan-tekanan ekonomi global yang mau tidak mau memang harus kita hadapi bersama-sama. Karena memang aset besar kita adalah persatuan dalam menghadapi tantangan-tantangan global yang tidak semakin mudah, tetapi semakin sulit," tegas Jokowi.
Pemerintah sedang membangun sejumlah infrastruktur di daerah di antaranya jalan Trans Papua, tol Trans Sumatera, tol Trans Jawa, serta pelabuhan dan bandara. Selain itu, pemerintah juga memberikan dana desa kepada pemerintah desa untuk membangun sarana dan prasarana di pedesaan seperti irigasi, embung, serta jalan desa dan fasilitas MCK.
Pada 2015 pemerintah menggelontorkan dana desa sebesar Rp20,76 triliun, lalu Rp46,9 triliun pada 2016 dan Rp60 triliun pada 2017.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebutkan, investasi di bidang infrastruktur berdampak ganda terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Alasannya, akses infrastruktur yang disediakan pemerintah akan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja dan mendapatkan kehidupan layak.
Baca juga, Pembangunan Infrastruktur di Jabar Dongkrak Pertumbuhan.
"Pemerintah memberikan akses seperti bangun jalan, kesehatan, air minum, bahkan penerangan jalan akan memberi kesempatan orang bekerja lebih panjang atau justru membuka usaha," kata Direktur Kerja Sama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun Kementerian PPN/Bappenas Sri Bagus Guritno dalam acara market sounding proyek pengembangan RSUD dr Hasri Ainun Habibi Gorontalo di Jakarta, Rabu (18/7).
Dampak tidak langsung dari pembangunan infrastruktur itulah, menurut Bagus, yang ikut menekan tingkat kemiskinan. Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan juga turut menekan kemiskinan.
Kendati demikian, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan salah satu kunci penurunan kemiskinan, yang untuk pertama kali menyentuh angka di bawah 10 persen, adalah karena lancarnya distribusi bantuan sosial (bansos) pada triwulan pertama 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika