REPUBLIKA.CO.ID, ISLAM ABAD -- Mantan atlet kriket Imran Khan akan menjadi perdana menteri Pakistan berikutnya. Partainya memenangkan pemilihan pada Rabu lalu.
Namun, kemenangannya memperoleh kritikan dari oposisi. Oposisi mengklaim pemilu telah dicurangi. Komisi pemilihan Pakistan diperkirakan akan mengumumkan hasil resmi dari pemilihan pada Jumat (27/7). Hal itu membuka jalan bagi Khan, untuk mulai mencari mitra koalisi.
Khan, selama pidato pengumuman kemenangan pada Kamis (26/7), mengatakan akan menyelidiki klaim oposisi terkait kecurangan pemilu. Ia juga berjanji untuk meningkatkan hubungan dengan negara tetangga India dan Afghanistan. Ia juga menyerukan hubungan yang saling menguntungkan dengan Amerika Serikat.
Selama kampanyenya, Khan mengusung slogan "Pakistan Baru". Ia juga berjanji untuk memberantas korupsi.
"Kami akan menjalankan Pakistan seperti tidak pernah dijalankan sebelumnya. Saya memulai perjuangan ini 22 tahun yang lalu dan untungnya hari ini saya telah diberi kesempatan untuk memenuhi apa yang saya impikan untuk negara. Kami akan mengangkat orang miskin Pakistan dan membantu para pekerja negara kami," kata Khan dalam pidatonya.
Adapun terkait korupsi, ia berjanji akan menerapkan hukum yang sama untuk semua orang. Dilansir Aljazirah, Jumat (27/7), Khan (65 tahun) lahir dan dibesarkan di sebuah keluarga etnis Pashtun di kota Lahore, Punjab, Pakistan timur. Ia berasal dari keluarga yang berkecukupan.
Dia disekolahkan di universitas elit All-boys Aitchison sebelum lulus dari Universitas Oxford pada 1975 dengan gelar sarjana dalam bidang filsafat, politik, dan ekonomi.
Sebagai kapten tim kriket nasional Pakistan, Khan memperoleh kemenangan pertama dan satu-satunya di Piala Dunia 1992. Segera setelah itu, dia pensiun dari kriket dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk kegiatan amal dan sosial.
Dia meluncurkan pusat kanker khusus pertama di Pakistan, Shaukat Khanum, yang diberi nama setelah ibunya meninggal karena penyakit kanker. Pada 2008, Khan juga mendirikan sebuah perguruan tinggi teknik swasta di distrik Mianwali pedesaan Punjab, yang diberi nama Namal College.
Khan memasuki dunia politik pada 1996. Hal itu bermula dari kekecewaanya terhadap birokrasi dan masalah korupsi. Khan mendirikan partai sentris PTI dengan janji untuk memastikan keadilan bagi semua.
Sebagai ketua partai, Khan memenangkan kursi pertamanya di Majelis Nasional dalam pemilihan umum 2002. Ia mengikuti pemilihan dari kampung halaman leluhur ayahnya di Mianwali, Punjab.
Setelah memboikot pemilu 2008 sebagai sikap melawan korupsi, Khan mengejutkan kelas-kelas politik di Islamabad dengan secara tidak terduga menarik ratusan ribu pendukung ke rapat umum di Lahore dan Karachi pada akhir 2011. Setelah kemenangan provinsi pada pemilihan umum 2013, PTI memerintah provinsi barat laut Khyber Pakhtunkhwa selama lima tahun.
Khan telah lama menjadi pengkritik dari mantan perdana menteri Nawaz Sharif yang kini dipenjara. Dia memimpin protes pada 2014, menuntut pemerintah, yang dipimpin oleh Muslim-League Nawaz (PML-N) yang saat itu dikuasai Sharif, mengundurkan diri karena dugaan korupsi.
Khan mendorong pengusutan skandal Panama Papers terhadap Sharif. Hal itu menyebabkan Sharif diskualifikasi dan dipenjara.
Saingan Khan mengatakan kebangkitannya dan jatuhnya Sharif direkayasa. Khan menyangkal tuduhan yang menyebut itu sebagai "konspirasi asing" untuk memfitnah tentara yang juga menolak tuduhan itu.
Selain memberantas korupsi, Khan juga berjanji untuk menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan. Ia juga akan membangun lima juta unit rumah murah selama lima tahun ke depan.
Secara internasional, Khan telah menyerukan resolusi sengketa Kashmir dengan India dalam parameter resolusi Dewan Keamanan PBB.
Kepala PTI ini telah mengkritik kebijakan AS di Afghanistan dan menyerukan agar pembicaraan damai dilakukan dengan Taliban. Ia disebut "Taliban Khan" oleh pengkritiknya karena dinilai terlalu lembut pada kelompok bersenjata itu. Khan dengan keras menyangkal tuduhan itu.
Bagaimanapun Khan dinilai akan menghadapi banyak tantangan terkait kebijakan domestik dan luar negeri saat menjabat nanti. Hal itu karena ia tidak memiliki pengalaman dalam hal jabatan publik.
Hasil sementara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Pakistan (ECP) pada Jumat pagi menunjukkan Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), atau Gerakan Partai untuk Keadilan Pakistan, telah memenangkan 110 kursi dari 251. Majelis Nasional memiliki total 272 kursi.
Baca: Pejabat Australia: AS Bersiap Serang Fasilitas Nuklir Iran
Ikuti Whatsapp Channel Republika