REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Regulasi Pemerintah yang membuka peluang BUMN yang memiliki potensi mengembangkan usaha di luar core business disambut PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII. Perusahaan agro yang berkantor pusat di Bandar Lampung itu menggandeng beberapa BUMN lain untuk mengoptimalkan fungsi lahan strategis yang dimiliki.
Proyek optimalisasi aset lahan PTPN VII, tiga di antaranya tergolong strategis dan prestisius. Yakni, Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Teluk Nipah (Kabupaten Lampung Selatan), dan dua kompleks di Kedaton (Bandar Lampung) dan Palembang (Sumatra Selatan) akan dikembangkan untuk perdagangan, hotel, rumah sakit dan pusat olah raga (sport center).
Direktur Utama PTPN VII Muhammad Hanugroho mengatakan dengan rencana optimalisasi aset tersebut, PTPN VII menggandeng PT Pembangunan Perumahan (PT PP) dan PT Patra Jasa untuk membangun resort di lahan seluas 820 hektare (ha) milik PTPN VII di Desa Bulok, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.
“Ya, kami punya lahan HGU seluas 820 hektare lebih di Pantai Teluk Nipah, Kalianda. Kawasan ini masuk roadmap pemerintah sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dengan konsentrasi wisata. Makanya, kami gandeng PT PP yang punya kompetensi konstruksi dan Patra Jasa yang punya spesialisasi bidang hospitality,” kata Oho, panggilan akrab Hanugroho didampingi Yulianto, kabag PST PTPN VII di Bandar Lampung, Selasa (28/8).
Hasil analisis studi kelayakan yang dikerjakan konsultan telah diserahkan kepada pihaknya. Dalam presentasinya, Oho mengatakan, pihak konsultan merancang satu resort prestisius dengan fasilitas lengkap.
“Saya sudah baca dan lihat visualnya. Bagus sekali. Ini sangat sesuai dengan statement Pak Gubernur Lampung pada Festival Krakatau bahwa Lampung segera menjadi New Bali,” katanya.
Dalam feasibility study, kawasan yang memiliki garis pantai sekira lima kilometer dengan area pantai landai berpasir sekira dua kilometer, divisualkan menjadi beberapa area khusus dengan barbagai wahana. Terdapat tebing terjal dengan posisi bukit membalkon, ceruk, dan dataran yang saat ini terdapat tanaman karet yang memungkinkan kawasan ini menjadi one stop holiday.
Tropical Area, konsultan yang melakukan kajian memproyeksikan kawasan ini sebagai kompleks wisata multiminat. Ada all natural resort, geopark beach, jetty boat, kawasan seni budaya lokal, wahana lintas alam sungai, area out bond, teater terbuka, observatorium, bahkan area terbuka untuk acara pernikahan.
“Lahan kami sangat cukup untuk kawasan wisata terpadu ini. Keragaman kontur, ada pantai dengan ombak dan pasir sangat bagus, tebing menjorok ke laut, area perbukitan, ada sungai kecil, dan ada area datarnya. Kita bisa bikin apa saja, termasuk mini golf,” kata dirut kelahiran Gisting, Tanggamus, itu.
Meskipun hasil kajian sudah ada, ia menyatakan konsorsium tiga BUMN ini belum memutuskan langkah. Salah satu faktor yang harus menjadi pertimbangan dari hasil kajian adalah karena dana yang dibutuhkan untuk proyek ini menyentuh angka Rp 1 triliun. “Ini harus kita bicara lagi dengan direksi masing-masing BUMN,” ujarnya.
Namun, ia optimistis meskipun tidak segera dieksekusi, proyek ini sangat visibel dan prospektif. Sebab, Lampung memiliki keunggulan komparatif dari sisi geografis, keindahan alam, dan daya dukung infrastruktur. Jakarta sebagai Ibu kota dan pusat ekonomi membutuhkan kawasan untuk rehat dan Lampung sebagai buffer-nya dengan fasilitas Pelabuhan Bakauheni dan jalan tol.
Dua proyek lainnya adalah rencana pembangunan kompleks retail, hotel, rumah sakit dan convension center di emplasement PTPN VII Jalan Teuku Umar, Bandar Lampung. Dalam kajiannya, lahan seluas 6,87 ha itu cenderung cocok untuk hotel, pasar modern, dan gedung pertemuan. Sedangkan lahan PTPN VII Kantor Perwakilan Palembang, Sumsel, lahan seluas 5,14 ha, konsultan merekomendasikan untuk dibangun hotel bintang tiga, convension center, retail, sport center, dan gedung parkir. Investasi proyek tersebut senilai Rp 359,8 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika