REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengungkapkan TNI membutuhkan dana sekitar Rp 300 miliar untuk membantu kepolisian dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu 2014. "Rencananya kami akan mendapatkan sekitar Rp100 miliar untuk pengamanan pemilu. Namun, idealnya untuk pengamanan membutuhkan Rp 300 miliar," kata Panglima TNI usai silaturahim dengan pemred media massa dan Rapim TNI 2014 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/1).

Menurut dia, anggaran Rp 100 miliar jauh dari kebutuhan TNI, namun pihaknya masih menunggu perkembangannya karena mengenai anggaran pengamanan pemilu masih belum final. "Jumlahnya berapa, didukung atau tidak. Direncanakan Rp 100 miliar, namun masih sangat kurang karena kita akan menggelar seluruh kekuatan yang ada di Indonesia," jelas Moeldoko.

Ia mengatakan, anggaran itu diperlukan untuk melengkapi prajurit dengan perlengkapan penangulangan huru hara (PHH) karena setelah reformasi perlengkapan-perlengkapan itu sudah tak ada lagi, sehingga akan membeli lagi dengan segala keterbatasan.
Dalam menghadapi persiapan pemilu, lanjut dia, TNI dan kepolisian melakukan kesepakatan bersama karena TNI dan polisi menjadi garda terdepan pengamanan pemilu nanti.

"Ini dilakukan agar tidak terjadi blunder dalam pelaksanannya dan sesuai dengan 'rule' yang benar. Kita tidak ingin tindakan teknis dan taktis menghasilkan blunder di lapangan. Oleh karena itu, kami telah melakukan kesepakatan teknik dan taktik," kata Panglima TNI seraya mengatakan prinsipnya kekuatan TNI sudah siap memberikan bantuan.

Teknis bantuan yang diberikan, tambah dia, secara taktikal TNI tak diberi sektor dan tak boleh berhadapan langsung dengan massa karena TNI hanya bersifat penebalan, sehingga komando pengendalian pada tingkat teknis dan taktis masih berada di kepolisian. "Selain pemilu, TNI tetap bagaimana membantu rekan-rekan kepolisian dalam menghadapi terorisme, persoalan-persoalan ilegal dan lainnya. Kepentingan strategis jangka pendek yang akan kita selesaikan," kata Panglima TNI.