REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tengah kini sedang memfokuskan diri pada pengawasan daftar pemilih khusus (DPK).

"Pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, nanti masuk dalam DPK," kata Anggota Divisi Pengawasan Bawaslu Sulawesi Tengah Asrifai di Palu, Kamis (23/1).

Dia mengatakan salah satu yang perlu dikhawatirkan dalam DPK adalah pemilih ganda yang sudah terdaftar di DPT lalu terdaftar lagi di DPK.

"Jangan sampai di DPK ada lagi masalah pemilih yang tidak cukup umur, anggota TNI/Polri, data ganda," katanya.

Menurut Asrifai DPK masih berpotensi bermasalah karena data DPT sebelumnya sudah empat kali melalui proses perbaikan, namun tetap ditemukan banyak masalah.

Asrafin mengatakan DPT yang ditetapkan pada 13 September 2013 sebanyak 1.914.354. Namun setelah dimutakhirkan kembali pada 19 Oktober 2013 mengalami pengurangan sebanyak 2.062 pemilih.

Pada pemutakhiran selanjutnya pada 1 November 2013 terjadi lagi pengurangan sebanyak 2.399 pemilih. Pemutakhiran berikutnya pada 2 Desember 2013 berkurang lagi sebanyak 4.736 pemilih sehingga menjadi 1.905.155 pemilih.

Pemutakhiran terakhir pada 20 Januari 2014 kembali terkoreksi sebanyak 3.365 pemilih sehingga tersisa 1.901.790 pemilih. Asrifai mengatakan kondisi ini menunjukkan betapa masih besarnya potensi masalah yang terjadi pada perbaikan DPT tersebut.

Selain itu sistem data informasi pemilih berbasis komputer juga masih memiliki kelemahan. Dia mencontohkan DPT bermasalah yang sudah dihilangkan di tingkat kabupaten dan kota ternyata di tingkat sistem data informasi belum terkoreksi.

"Ini kelemahan pada sistem kita, jangan sampai ini terjadi lagi pada DPK kita nanti," kata Asrifai.

Berangkat dari pengalaman itu, kata Asrifai, maka pengawasan terhadap DPK tetap menjadi fokus pengawasan Bawaslu.